SBY Sebut Satu Nama Pejabat di Lingkaran Pemerintahan Jokowi yang Selalu Tebar Fitnah, Siapa Dia?

Namun SBY mengatakan bukan kali ini saja di era pemerintahan Jokowi dirinya dituduh dalang kerusuhan dalam aksi unjuk rasa.

antara/sigit k/serambi
Menguak Strategi SBY & Prabowo di Pilpres 2019 hingga Terungkap Double Track Strategy mulai Januari 

TRI BUN-MEDAN.com -  Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara mengenai polemik Undang-undang Cipta Kerja.

Termasuk soal tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya sebagai dalang demo UU Cipta Kerja yang berlangsung di sejumlah daerah Indonesia.

Namun SBY mengatakan bukan kali ini saja di era pemerintahan Jokowi dirinya dituduh dalang kerusuhan dalam aksi unjuk rasa.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyakini ada penunggang dalam aksi demo menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Luhut mengaku sudah mengetahui siapa dalang di balik itu semua.

"Jadi jangan spirit tuh 'saya pengen kuasa', saya pengen pemerintah ini diganggu' jangan begitu. Nanti kalau mau menjadi pejabat, jadi presiden ya tahun 2024. Itu kan sudah ada waktunya," ujar Luhut di acara Satu Meja the Forum KompasTV.

Luhut menegaskan bahwa dirinya bersama pejabat lainnya tidak ada tujuan lain selain untuk kepentingan rakyat dan negara.

Ia pun mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak lantas memanfaatkan situasi-situasi genting demi kepentingan pribadi maupun golongan.

"Ada ya yang memanfaatkan ini untuk menjadi presiden?," tanya presenter sekaligus jurnalis senior Budiman Tanuredjo.

"Ya istilah saya kan birahi-birahi kekuasaannya ditahan dulu deh, sabar, ini kan Covid-19, kalau Anda bikin begini, itu bukan hanya berdampak pada Republik, tetapi pada kamu dan keluarga mu," ungkapnya.

"Ya pasti ada lah, enggak usah orang pintar juga melihatnya ada. Ya kan pemerintah punya tools-nya juga untuk itung-itungan, apa sih susahnya itu?" katanya membenarkan.

"Silakan (ajukan judicial review), itu kita anjurkan. Itu yang betul. Pergi saja ke Mahkamah Konstitusi, itu kan jalur yang benar. Masukkan saja judicial review, itu kan boleh. Itu baru menunjukkan seorang negarawan," kata Luhut.

Baca juga: Terciduk Bareng Istri Tanpa Busana di Kamar, Suami Langsung Bacok Pria Tetangganya

Baca juga: Sosok dan Biodata Eny Sagita, Dulu Namanya Sering Diucap Nella Kharisma saat Berlenggok di Pentas

Dalang demo UU Cipta Kerja

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyakini ada penunggang dalam aksi demo menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.

Luhut mengaku sudah mengetahui siapa dalang di balik itu semua.

"Jadi jangan spirit tuh 'saya pengen kuasa', saya pengen pemerintah ini diganggu' jangan begitu. Nanti kalau mau menjadi pejabat, jadi presiden ya tahun 2024. Itu kan sudah ada waktunya," ujar Luhut di acara Satu Meja the Forum KompasTV.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved