Ratusan Kios di Parapat Dibongkar, Pedagang Suvenir Danau Toba Keluhkan Tempat Relokasi Becek

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, TIGARAJA - Sejumlah pedagang suvenir dan oleh-oleh khas Danau Toba di Kelurahan Tiga Raja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, menilai sosialisasi pemerintah daerah tak jujur dalam proyek pembangunan trotoar.

Menurut pedagang, permintaan pihak Kecamatan Girsang Sipangan Bolon agar mereka membongkar kios berbeda dengan saat sosialisasi.

Pedagang menilai Camat tak menjelaskan apakah mereka direlokasi atau hanya mundur dari bibir parit.

"Kalau semula sama kami, Camat bilang kami hanya memundurkan kios. Bukan diminta relokasi seperti sekarang ini. Gak jujur berarti," ujar seorang pedagang, T Sihombing kepada wartawan, Kamis (6/8/2020).

Sihombing menyebutkan, tempat relokasi yang diberikan kepada mereka, yaitu di Lapangan Open Stage Parapat.

Ia menilai tempat itu jauh dari kesan layak untuk ditempati. Pasalnya, tekstur tanah lapangan mudah becek saat hujan.

"Belum layaklah kalau di situ. Itu lapangan kan tanahnya gak rata dan becek. Khawatir kita wisatawan gak mau ke situ nanti," ujar Sihombing seraya berharap pemerintah bisa serius memperhatikan mereka yang baru kembali berdagang karena pandemi Covid-19.

Sama halnya dengan Sihombing, Roy Caroll mengeluhkan masa sosialisasi yang disampaikan oleh Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, terlalu cepat.

Pedagang hanya diberi tempo dua hari untuk relokasi.

"Surat permintaan pembongkaran diteken tanggal 5 Agustus 2020. Kemudian minta dibongkar tanggal 6-7 Agustus 2020. Kan kecepatan," keluhnya.

Sementara itu, Camat Girsang Sipangan Bolon Eva Suryati Tambunan yang dihubungi melalui sambungan seluler, Kamis (6/8/2020) siang, menyampaikan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Berkenaan dengan telah dilaksanakannya pembangunan trotoar dan drainase dari Kementerian PUPR di sepanjang lingkar jalan Pesanggrahan Kelurahan Tiga Raja, maka diimbau pemilik kios untuk membongkar kiosnya 6-7 Agustus 2020.

"Ada 195 unit usaha. Jadi kemarin kita sudah pernah sosialisasi. Kemudian kita bilang agar warga menerima lantaran tempat mereka akan menerima dampak dari proyek ini," ujar Eva.

Disinggung terkait keluhan warga dengan sosialisasi dan lapak relokasi yang diberikan oleh pihaknya, Eva menyampaikan hal itu hanya karena belum memahami niat baik pemerintah.

"Kalau ada warga menolak mungkin karena belum memahami aja. Warga menolak karena mungkin gak di tempat biasa," katanya lagi.

Ia menegaskan, trotoar yang merupakan tempat pedagang bertahun-tahun mencari nafkah akan permanen dimanfaatkan sebagai trotoar terbuka.

"Enggak, gak bisa. Trotoar itu untuk pejalan kaki. Dan selamanya," terang Eva.

Adapun terkait relokasi yang dinilai pedagang tidak layak berjualan, Eva menyampaikan akan membenahinya dengan berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Ia menambahkan, ada beberapa hotel yang turut menerima dampak ini untuk mendukung proyek Kementerian PUPR itu.

"Ada beberapa hotel yang kena dampak. Sesuai dengan pekerjaannya. Kalau mereka tidak merelokasi sendiri, mungkin setelah dua hari ke depan kita akan berkordinasi dengan satuan TNI-Polri dan Satpol PP," tutupnya.

(alj/tribun-medan.com)