Jokowi Sentil Gubernur Anies Baswedan: Jangan Cuma Minta KRL Dihentikan, Tapi Masyarakat Dibiarkan
Lima kepala daerah itu meminta KRL dihentikan mulai 18 April mendatang berbarengan dengan dimulainya PSBB di Tangerang Raya.
Sentil Gubernur Anies Baswedan, Jokowi: Jangan Cuma Minta KRL Dihentikan, Tapi Masyarakat Dibiarkan
TRIBUN-MEDAN.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya buka suara soal usulan lima kelapa daerah lain untuk menyetop operasional KRL selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Usulan ini sebelumnya dikemukakan lima kepala derah di Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok.
Lima kepala daerah itu meminta KRL dihentikan mulai 18 April mendatang berbarengan dengan dimulainya PSBB di Tangerang Raya.
Permintaan ini pun disampaikan kepada PT KCI hingga Gubernur DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sepakat dengan usulan lima kepala daerah lain. Dia pun meminta pemerintah pusat menyetop operasional KRL untuk menekan persebaran virus corona.
Anies menyampaikan usulan itu kepada Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (14/4/2020).
"Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada Pak Menhub Ad Interim untuk operasi kereta Commuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung," ujar Anies, Kamis (16/4/2020).
Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah pusat bisa-bisa saja memenuhi permintaan pemerintah daerah menghentikan operasional moda transportasi Kereta Rel Listrik ( KRL).
Namun, Kepala Negara menekankan, semestinya pemerintah daerah mengajukan permintaan tersebut disertai dengan rencana manajemen orang-orang yang masih melakukan mobilitas.
"Enggak apa-apa dihentikan, enggak apa-apa. Tapi mereka (masyarakat) disiapkan dulu," ujar Presiden Jokowi dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan, Rabu (22/4/2020).
"Kalau ada bus, siapkan bus agar tidak berdesakan di KRL. Busnya diisi separuh saja agar ada physycial distancing di situ, sehingga memberikan solusi," lanjut dia.
Pemerintah daerah harus mau menanggung risiko sekaligus bertanggung jawab atas permintaan penghentian operasional KRL.
"Kalau daerah mau mempersiapkan serta menanggung dari keputusan yang diminta itu, akan kita berikan," kata Presiden Jokowi.
• Kanit Reskrim Polsek Galang Positif Covid-19, Sang Istri yang Bertugas di Polda Sumut Juga Tertular
• Seorang Perwira Positif Covid-19, 18 Anggota Polresta Deliserdang OTG Diisolasi di Gedung Cadika
Ia mengatakan, banyak masyarakat yang mencari nafkah di Jabodetabek. Mereka menggunakan KRL sebagai moda transportasi karena ongkos KRL sangat terjangkau bagi masyarakat.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/jokowi-anies_20171025_160830.jpg)