Gubernur Anies Diminta Alihkan Anggaran Formula E untuk Mengatasi Covid-19, Wacana DKI Lockdown

Gubernur Anies Diminta Alihkan Anggaran Formula E untuk Mengatasi Covid-19, Wacana DKI Lockdown

Di tengah wacana karantina wilayah (lockdown) DKI Jakarta menggema, Ketua DPRD DKI Prasetio meminta Anies Baswedan menjamin kebutuhan hidup warga dari kelas menengah hingga ke bawah.

Prasetio bahkan mengatakan, anggaran untuk penyelenggaraan Formula E diputuskan untuk ditunda 

TRI BUN-MEDAN.com - Pimpinan DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan merasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Hal ini berkaca pada situasi pandemi Virus Corona (Covid-19) yang kian hari semakin mewabah di Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, ada beberapa pos anggaran yang dilihatnya kurang produktif untuk digunakan.

• Anggota DPRD Ngamuk di Hadapan Polisi terkait Pasien PDP Covid-19 Dimakamkan sesuai SOP, Videonya

“Contoh anggaran penyelenggaraan Formula E (diputuskan untuk ditunda 6 Juni 2020)."

"Sesuai arahan Presiden RI Pak Jokowi, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur wajib merelokasi anggaran untuk mengutamakan pencegahan Covid,” kata Prasetio saat dihubungi wartawan, Senin (30/3/2020).

Selain itu, kata dia, Kementerian Dalam Negeri juga telah mengeluarkan surat edaran terkait pendanaan untuk wabah Virus Corona di daerah.

• Ajudan Wagub Sumut Positif Covid-19, Jubir Gugus Tugas Beber Kondisi Terkini Musa Rajekshah

“Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/2622/SJ juga sudah jelas bahwa pendanaan yang diperlukan untuk penanganan corona di daerah dibebankan pada APBD,” papar Prasetio.

Dalam kesempatan itu, Prasetio juga meminta Anies Baswedan menjamin kebutuhan hidup warga dari kelas menengah hingga ke bawah.

Kebutuhan mereka harus dipenuhi bilamana pemerintah pusat mengizinkan Anies Baswedan untuk mengarantina wilayah (lockdown) untuk menekan potensi penyebaran Virus Corona.

“Para pekerja informal dan harian yang mengandalkan penghasilan harian juga harus diperhatikan."

"Sejak terbitnya seruan gubernur tentang penghentian sementara perkantoran harus disadari penghasilan mereka di sektor informal dengan penghasilan harian pasti jeblok.”

“Karena itu sebelum mewacanakan karantina wilayah, saya minta gubernur untuk memikirkan warga bawah ini."