Peta Politik Pilkada Medan 2020 Mulai Terlihat, Ini Tanggapan Pengamat Terkait Kemungkinan Paslon

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Peta pertarungan politik Pilkada Medan 2020 mulai terlihat.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat kejutan dengan mendeklarasikan kadernya, Salman Alfarisi, menjadi Bakal Calon Wali Kota Medan 2020-2024.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pengurus DPP PKS, Tifatul Sembiring di markas PKS di Kota Medan, Kamis (12/3/2020) siang.

Dalam hitungan jam, giliran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuat gebrakan dengan menerima menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, sebagai kadernya.

Bergabungnya Bobby ke partai banteng disampaikan langsung oleh Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Japorman Saragih.

Diketahui, untuk Pilkada Medan 2020 ada dua parpol yang bisa mengusung pasangan calon, tanpa perlu koalisi dengan partai lain.

Kedua partai itu adalah PDIP dan Gerindra, yang masing-masing memiliki 10 kursi di parlemen.

Adapun parpol lainnya di DPRD Medan yakni, PKS 7 kursi, PAN 6 kursi, Demokrat 4 kursi, Golkar 4 kursi, Nasdem 4 kursi, Hanura 2 kursi, PSI 2 kursi, dan PPP 1 kursi.

Lalu bagaimana tanggapan pengamat politik melihat peta politik saat ini?

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Arifin Saleh Siregar membeberkan akan ada tiga nama potensial untuk menjadi calon wali kota Medan.

"Paling banyak tiga, Ada Bobby Nasution, Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi. Pastinya Akhyar sedang bergerilya mencari dukungan. Dan masih percaya diri mendapatkan dukungan dari PDIP itu sah-sah saja," tuturnya kepada Tribun, Kamis (12/3/2020).

"Di sisi lain, PKS dengan (usungan) Salman Alfarisi juga sedang mencari koalisi lagi. Kalau yang digadang-gadang mereka adalah Demokrat. Itu masuk akal karena kalau kita lihat koalisi partai secara nasional, Demokrat berada di luar pemerintahan. Artinya, bisa jadi seperti itu (koalisi PKS-Demokrat)," tambahnya.

Menurut Arifin, langkah PKS dengan mengusung kader sendiri adalah contoh yang baik bagi pembelajaran politik untuk masyarakat.

"Ini contoh bagus bagi partai modern, contoh bagus juga untuk pendidikan politik bagi masyarakat. Harusnya ada keberanian untuk memajukan kadernya, soal nanti apakah bisa diusung atau tidak itu nomor dua," tegas Arifin.

"Tapi berani dulu, karena partai itu salah satu tujuannya kan untuk kaderisasi dan juga rekrutmen politik menetapkan kader-kadernya menjadi pemimpin. Tapi kalau mengusung kader sendiri tak berani, itukan pendidikan yang buruk juga bagi rakyat," tambah Arifin.