Nurmansjah Lubis Cawagub DKI Jakarta Diketawai Penonton, Sebut Naturalisasi Air Hujan Masuk ke Bumi

TRIBUN-MEDAN.com, Nurmansjah Lubis Cawagub DKI Jakarta menjelaskan konsep naturalisasi.

Mulanya, Saefullah menyebut bahwa banjir di Jakarta bukan kesalahan Anies Baswedan yang baru menjabat 2 tahun.

Saefullah menyebut tata ruang di Jakarta sudah sangat sempit.

"Jadi begini, di sini pemerintah pusat harus ambil alih. Ada kementerian yang koordinasi tentang tata ruang.

Karena ruang di Jakarta sudah begitu sempit," ungkap Saefullah, Sekda DKI Jakarta.

"Soalnya dikasih izin terus sih mall-mall yang berdiri. Gimana enggak sempit Pak?" timpal Najwa Shihab satire.

Saefullah lalu menyebut bahwa bangunan 1,9 juta tidak hanya saat Anies Baswedan, namun juga dari pemerintahan sebelumnya.

• Viral Pengemasan Makanan Ringan (Snack), Nantinya akan Dijual dan Dikonsumsi Oleh Pembelinya

• Gegara Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan dari Kolam Renang, Indonesia Diperolok Negara Lain

• Asik Main TikTok, Cewek Asal Indonesia Tertular Corona saat di Rumah Sakit, Videonya Viral di FB

• Pengakuan Agus (39) yang Relakan Istrinya Evita (35) Dipakai Kakek JH (60) untuk Menguras Hartanya

"Sudah ada bangunan 1,9 juta, berarti bukan kesalahan Gubernur sekarang yang baru menjabat 2 tahun, itu sudah dari pemerintahan sebelumnya," ujarnya.

Saya ingin mengatakan, kita selalu koordinasi dengan Katulampa, begitu Katulampa kita sebar informasi, 7 jam setelah itu, dia banjir akan sampai di Manggarai, kalau Depok setelah siaga 1, maka 4 jam udah sampai di jakarta, " ujar Saefullah.

lantas pernyataan Saefullah ditanggapi oleh Johny Simanjuntak selaku Anggota DPRD Fraksi PDIP.

Johny Simanjuntak mengatakan pemerintah DKI Jakarta tidak melakukan naturalisasi.

"pemerintah pusat sudah mengajak agar diteruskan normalisasi, tapi dijawab dengan naturalisasi, tapi naturalisasi tidak dikerjakan 1 cm pun, jadi seolah-olah ini dikembalikan lagi ke pemerintah pusat," ujarnya.

Bahkan Johny Simanjuntak menilai pemerintah DKI Jakarta justru melempar tugas ke pemerintah RI.

"Buruk muka cermin dibelah, artinya sektornya itu di DKI gubernur harus pro aktif mengajak berdiskusi dengan seluruh pejabat yang berkepentinga, dan mengindahkan intruksi kementerian PUPR bukan diajak berdebat, sekarang seolah-olah dikembalikan ke pemerintah pusat," ujarnya.

Setelah itu, kader PSI ikut menimpali.