Presiden Joko Widodo disebut-sebut bersalaman dengan tokoh pendukung pembebasan Papua sekaligus anggota parlemen Australia Adam Brant, saat ia melawat ke negeri kangguru pada 8-10 Februari.
Wartawan Sydney Morning Herald James Massola mengunggah foto Jokowi yang tampak bersalaman dengan Brant.
Brant terlihat mengenakan pin bintang kejora, lambang bendera Organisasi Papua Merdeka, di kerah jasnya. Namun Massola tak menyebutkan kapan dan dimana peristiwa itu berlangsung.
"Awkward. @ jokowi shaking hands with Greens MP Adam Bandt, who is wearing a Morning Star badge on his lapel,"tulis Massola di akun twitter pribadinya, Senin (10/2/2020).
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyatakan, tidak ada acara spesifik yang mempertemukan Jokowi dengan Brant.
Ia mengatakan, Presiden bersalaman dan berfoto dengan banyak orang, termasuk Brant, saat berkunjung ke negeri kangguru.
"Yang saya tahu dari tim yang mendampingi Presiden pada saat kunjungan, tidak ada acara spesifik terkait hal tersebut. Presiden bersalaman, berfoto dengan banyak orang di sana. Tapi tidak ada informasi khusus terkait tokoh tersebut," kata Dini kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (12/2/2020).
Ia mengatakan hingga kini sikap pemerintah Indonesia masih sama. Indonesia selalu menganggap Papua adalab bagian dari Indonesia sehingga rakyat Papua adalah rakyat Indonesia.
Ia pun mengatakan, Jokowi akan melanjutkan perhatian dan komitmennya untuk membangun dan menyejahterakan rakyat Papua.
"Komitmen itu terlihat jelas bahwa selama 5 tahun kemarin 13 kali Presiden berkunjung ke Papua.
Komitmen ini akan dilanjutkan ke depan dan tidak akan berubah," lanjut dia.
(*)
Veronica Koman Klaim Berikan Data Korban Papua Pada Jokowi, Mahfud MD Anggap Hanya Sampah
TRIBUN-MEDAN.com -Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Australia dimanfaatkan para pegiat HAM. Mereka mengklaim menyampaikan sebuah dokumen langsung kepada Presiden Jokowi di Canberra, Australia, Senin (10/02).
Ini untuk mengekspresikan tuntutan agar pemerintah segera mengakhiri krisis kemanusiaan dan politik di Papua.