100 Hari Jokowi - Maruf, Pelemahan KPK hingga Polemik Penyegelan DPP PDI-P dan Yasonna Laoly

"Kami memberikan izin 1x24 jam paling lama dan saya jamin itu bisa kami laksanakan, kita sudah bicarakan tadi. Kita tidak ada orang katakan 'dewas ini menghambat, memperlama-lama kasus', enggak ada itu ya," kata Tumpak.

• Sakit Jantung - Mendengkur saat Tidur dan Nyeri Dada, Gejala lain Serangan Jantung Patut Diketahui

Entah mana yang benar, penggeledahan Kantor DPP PDI-P dalam kasus ini yang harus seizin Dewan Pengawas dinilai menjadi bukti pelemahan KPK lewat UU KPK yang baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi(DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com)

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, tindakan penggeledahan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti tidak mungkin dapat berjalan dengan tepat dan cepat jika harus menunggu izin dari Dewan Pengawas KPK.

• Deretan Potret Andhika Pratama dan Istri saat Jalankan Ibadah Umrah, Penampilan Berhijab Ussy Dipuji

Hal itu belum ditambah persoalan waktu di mana proses administrasi tersebut dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti.

"Dengan kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa narasi penguatan yang selama ini diucapkan oleh Presiden dan DPR hanya ilusi semata," kata Kurnia

• Diet Sehat, Makan Apel Hindari Nasi Putih, Cara Ampuh Turunkan Berat Badan Mengatasi Cepat Lapar

• 5 Selebriti yang Jalani Filler Bibir untuk Menambah Kecantikan, Ada Lucinta Luna hingga Siti Badriah

Masih berkaitan dengan OTT Wahyu Setiawan, anggapan KPK lemah juga didengungkan ketika Harun Masiku, salah satu tersangka kasus ini, tak kunjung ditangkap oleh KPK.

Bahkan, ada yang menilai bahwa Harun Masiku "lolos" dari OTT KPK.

Menurut Kurnia, KPK selama ini dikenal sebagai lembaga yang mampu mengungkap sebuah perkara dengan cepat hingga menangkap para pelaku dan auktor intelektualis.

Namun, Kurnia menilai KPK pada era pimpinan Firli Bahuri justru melempem karena terkesan lambat dalam proses penegakan hukum, terutama dalam memburu Harun Masiku.

"Nazarudin yang di Kolombia saja bisa ditangkap oleh KPK, kenapa Harun yang jelas-jelas sudah di Indonesia saja tidak mampu segera diproses?" ujar Kurnia.

• Sakit Jantung - Mendengkur saat Tidur dan Nyeri Dada, Gejala lain Serangan Jantung Patut Diketahui

• Apakah Kepala Terasa Pusing setelah Mengonsumsi Daging? Ternyata Hal Ini Penyebabnya

M Nazaruddin adalah politikus Partai Demokrat sekaligus mantan anggota DPR, ditangkap KPK dalam pelariannya di Kolombia pada 2011. Ia tersandung kasus korupsi Wisma Atlet.

Yasonna menuai polemik

Tak hanya KPK yang dianggap melempem, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga mendapat sorotan dalam polemik ini. Politikus PDI-P itu dituding menghalang-halangi penyidikan.

Alasannya, Yasonna dinilai memberi informasi yang tidak valid terkait keberadaan Harun.

Pada 16 Januari 2020, Yasonna bersikukuh menyatakan Harun di luar negeri meski terdengar kabar bahwa Harun telah tiba di Indonesia pada Selasa (7/1/2020), sehari sebelum OTT terhadap Wahyu.

Yasonna Laoly kemudian seperti menelan ludah sendiri ketika Dirjen Imigrasi Ronny Sompie akhirnya mengakui bahwa Harun telah berada di Indonesia pada Selasa (7/1/2020).

• Deretan Potret Andhika Pratama dan Istri saat Jalankan Ibadah Umrah, Penampilan Berhijab Ussy Dipuji

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Akibat kesimpangsiuran informasi ini, Yasonna diadukan ke KPK dengan tudingan merintangi penyidikan.

 "Tidak masuk akal gitu lho alasan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebenarnya kan persoalannya sederhana mereka tinggal cek CCTV di bandara saja apakah benar temuan-temuan atau petunjuk yang diberikan oleh Tempo, tapi itu juga tidak ditindaklanjuti dengan baik," kata Kurnia, Kamis (23/1/2020).

Imbas polemik ini, Presiden Joko Widodo juga didorong untuk segera memberhentikan Yasonna.

• Apakah Kepala Terasa Pusing setelah Mengonsumsi Daging? Ternyata Hal Ini Penyebabnya

Sebagai pejabat publik, Yasonna dinilai mestinya memberikan informasi yang valid kepada masyarakat.

"Karena dengan statement dari Pak Yasonna yang menyatakan yang bersangkutan tidak di Indonesia itu akhirnya semakin menambah lama proses pencarian dan penyelidikan kasus Harun," kata Deputi Koordinator Kontras, Putri Kanesia.

Pelemahan KPK semakin terasa

Selama 100 hari pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pun dinilai belum mencerminkan komitmen Jokowi memperkuat KPK sebagaimana yang dijanjikan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman bahkan menyebutkan, pemerintah sibuk melemahkan KPK dalam 100 hari pertama Jokowi-Ma’ruf.

• Tawaran Hotman Paris, Nikita Mirzani dan Dipo Latief Damai demi Anak, Postingan Hotman Banjir Komen

• Sakit Jantung - Mendengkur saat Tidur dan Nyeri Dada, Gejala lain Serangan Jantung Patut Diketahui

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian menambahkan, pemberantasan korupsi saat ini sedang mengalami kemunduran bila berkaca dari revisi UU KPK dan pemilihan pimpinan KPK.

"Awal periode kedua pemerintahan Jokowi, agenda pemberantasan korupsi mengalami kemunduran drastis dibandingkan era pemerintahan reformasi sebelumnya," kata Pipin kepada wartawan, Rabu (29/1/2020).

"KPK dilemahkan perlahan-lahan melalui revisi UU KPK dan pemilihan pimpinan KPK yang bermasalah, sehingga publik meragukan keberanian KPK dalam mengungkap kasus korupsi kelas kakap," tuturnya.

• Sakit Jantung - Mendengkur saat Tidur dan Nyeri Dada, Gejala lain Serangan Jantung Patut Diketahui

Kritik serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar yang menilai Jokowi telah memfasilitasi para koruptor.

• Diet Sehat, Makan Apel Hindari Nasi Putih, Cara Ampuh Turunkan Berat Badan Mengatasi Cepat Lapar

“Dulu penanganan korupsi itu dilawan balik sama koruptornya. Tapi jaman Jokowi difasilitasi dengan undang undang yang baru. Jadi Jokowi sebenernya suporter koruptor gitu," ujar Haris.

(*)

• Apakah Kepala Terasa Pusing setelah Mengonsumsi Daging? Ternyata Hal Ini Penyebabnya

• Malam Ini Jadwal Garuda Select vs QPR U18, Bagus Kahfi Jalani 4 Pertandingan Selama di Inggris

DIkutip dari kompas.com

100 Hari Jokowi - Maruf, Pelemahan KPK hingga Polemik Penyegelan DPP PDI-P dan Yasonna Laoly