Penampakan Lokasi Isolasi WNI dari Wuhan di Pangkalan Militer Natuna yang Ditolak Warga dan Pemkab

Ngesti mengatakan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu.

Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna.

Karena itu, kata Ngesti, Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat. Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.

"Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu," katanya.

Ngesti mengungkapkan, penolakan bukan hanya dari Pemkab Natuna saja, tetapi juga dari DPRD dan masyarakat Natuna yang menolak kebijakan pemerintah pusat itu.

Sampai hari ini, masyarakat Natuna masih melakukam demonstrasi menolak kebijakan tersebut.

"Ini kebijakan dadakan, yang tidak pernah disampaikan kepada kami sebelumnya. Kami tidak mengetahui apa alasannya," ujarnya.

Ngesti menjelaskan, semestinya pemerintah pusat tidak menjadikan Natuna sebagai tempat isolasi WNI dari Wuhan.

Kalau dikatakan WNI di Wuhan itu aman, semestinya tidak ditempatkan di Natuna.

"Tetapkan daerah yang lebih baik, dengan fasilitas kesehatan yang memadai," ungkapnya.

Namun, pemerintah pusat tetap memutuskan Natuna sebagai daerah karantina, yakni di hanggar Bandara Raden Sadjad, Ranai, Kabupaten Natuna sebagai lokasi isolasi.

Bahkan, di lokasi hanggar Lanud, sudah didirikan tenda-tenda dengan peralatan medis serta diobservasi oleh tim medis dan psikolog.

Tenda itu nantinya dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan kepada para WNI tersebut sebelum akhirnya dipulangkan ke daerahnya masing-masing.

Pemerintah melalui Kemenkes juga menurunkan tim medis selama perawatan pada proses karantina.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengatakan, penempatan sementara bagi WNI dari Wuhan di Natuna tersebut bukanlah tanpa alasan.