Isu Turunkan Jokowi Dijawab SBY, Ceritakan Kembali Kasus Bank Century 'Jangan Punya Nafsu . . .

Isu Turunkan Jokowi Dijawab SBY, Ceritakan Kembali Kasus Bank Century 'Jangan Punya Nafsu . . .n Lalu

T R I B U N-MEDAN.com - Isu Turunkan Jokowi Dijawab SBY, Ceritakan Kembali Kasus Bank Century 'Jangan Punya Nafsu . . .

//

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setuju bahwa kasus Jiwasaraya maupun Asabri tidak boleh dipolitisasi.

• Ini Data Sementara Kerusakan Akibat Puting Beliung di Siborong-borong

SBY mengatakan, pengalaman serupa yang pernah terjadi dalam pemerintahannya diharapkan tak terulang lagi di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).

"Sejumlah kalangan mengatakan janganlah kasus Jiwasraya dan Asabri ini terlalu dipolitisasi. Saya sangat setuju," kata SBY dikutip dari catatan yang diunggah di laman Facebook-nya, Senin (27/1/2020)

• Kapolsek Sebut Korban di Ring Road Tewas Akibat Lakalantas, Sedang Dalami Percobaan Jambret

Dalam tulisannya itu, SBY menceritakan pengalaman semasa kepemimpinannya tentang terbentuknya panitia khusus (pansus) atas kasus bail-out Bank Century 10 tahun lalu.

Saat itu, kata dia, politik negeri ini sangat gaduh dan serangan kepada pemerintah serta dirinya secara pribadi sangat gencar.

Unjuk rasa yang kerap kali terjadi saat itu selalu meminta dirinya dan Boediono yang merupakan wakilnya untuk turun.

"Kegaduhan politik yang melampaui batas itu tentu mengganggu stabilitas politik dan stabilitas sosial kita serta konsentrasi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya," kata dia.

• Kapolsek Sebut Korban di Ring Road Tewas Akibat Lakalantas, Sedang Dalami Percobaan Jambret

Tidak hanya itu, pada periode pertamanya memimpin bersama Jusuf Kalla (JK), bahkan para pengunjuk rasa meminta agar mandat SBY-JK saat itu dicabut.

SBY mengatakan, lawan-lawan politiknya saat itu melakukan protes karena pemerintah menaikkan harga BBM hingga tiga kali lantaran harga minyak dunia meroket.

Padahal kenaikan itu diperlukan guna mengurangi subsidi BBM dalam APBN, dan untuk menyehatkan fiskal kita.

Namun saat itu pemerintah tetap membantu kaum miskin dan tidak mampu melalui cash transfer.

"Pengalaman yang saya alami itu, melalui artikel yang saya tulis ini, tak perlu terjadi lagi. Tak perlu dialami orang lain. Tak perlu ada gerakan atau teriakan 'turunkan Jokowi'," terang dia.

• HEBOH VIRUS CORONA - Inilah Cerita WNI Tentang Kondisi Terbaru di Wuhan, Berharap Segera Dipindahkan

Selain itu, SBY mengatakan, dalam keadaan negara seperti saat ini jangan sampai ada penumpang gelap yang memiliki tujuan tertentu.

"Jangan punya nafsu untuk menjatuhkan pemimpin dan pemerintahan di tengah jalan. Dulu hal begini beberapa kali saya alami. Kekuasaan harus didapatkan secara sah.

Kalau tidak halal, Allah tidak akan merahmatinya. Kekuasaan harus didapatkan melalui pemilu," kata dia.

Larangan Tegas SBY pada Kader Demokrat di DPR terkait Kasus Jiwasraya, 'Saya Geleng Kepala'

T R I B U N-MEDAN.com - Larangan Tegas SBY pada Kader Demokrat di DPR terkait Kasus Jiwasraya, 'Saya Geleng Kepala'.

//

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melarang anggota DPR dari partainya ikut berpikir bahwa pembentukan panitia kerja (panja) terkait kasus Jiwasraya bertujuan untuk menjatuhkan sejumlah pejabat negara.

• Pemkab Karo Akan Gelar Ujian SKD CPNS Selama 8 Hari, Tanggal 4 - 11 Februari

• PDI P Angkat Bicara Setelah Sekjen Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK, 24 Pertanyaan Penyidik KPK

"Kepada para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR RI dengan tegas saya larang untuk ikut-ikutan berpikir yang tidak benar itu. Itu salah besar (ikut-ikutan)," tulis SBY seperti dikutip dari catatan yang diunggah melalui akun Facebook-nya, Senin (27/1/2020).

• BREAKING NEWS, Puting Beliung Porak-porandakan Pacuan Kuda Siborong-borong

SBY mengatakan, saat kasus Jiwasraya makin ramai dibicarakan, DPR mewacanakan desakan untuk membentuk Pansus.

Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas.

• HokBen Ekspansi ke Kota Medan, Ini Deretan Promo Momen Pembukaan di Sun Plaza

Bahkan, kata SBY, menurut sejumlah anggota DPR dari Partai Demokrat, kalangan dari partai koalisi pendukung pemerintah juga menggebu-gebu untuk membentuk Pansus.

• Luhut Pandjaitan Geram Kasus Jiwasraya Usulkan para Tersangka Dimiskinkan, Berikut Komentar Jokowi

"Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih panja. Bukan pansus," tutur Presiden keenam RI itu.

• Tes CPNS Kabupaten Dairi Dimulai 6-19 Februari 2020, Lokasi Ujian di Hotel

SBY mengaku melakukan penggalian lebih lanjut tentang alasan pihak-pihak yang semula ingin ada pansus.

Hasilnya membuat ia terkejut karena ada niat untuk membidik dan menjatuhkan sejumlah tokoh dalam kasus Jiwasraya, yakni Menteri BUMN sebelumnya Rini Soemarno, Menteri BUMN saat ini Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Presiden Joko Widodo.

"Alasannya sungguh membuat saya “geleng kepala”. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang “dibidik dan harus jatuh” dalam kasus Jiwasraya ini," kata SBY

"Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," ujar dia.

• Reaksi Keras Mensesneg Pratikno dan Kegeraman Ketua DPRD DKI soal Revitalisasi Monas Tanpa Izin

Menurut SBY, belum tentu benar nama-nama yang sering disebut di publik tersebut pasti terlibat dan bersalah.

• Virus Corona Berdampak ke Bisnis Lobster Langkat, Ekspor Lumpuh

SBY mengatakan, secara pribadi ia mengenal ketiganya sebagai sosok kompeten dan mau bekerja keras.

Oleh karena itu, kata dia, dalam masalah ini prinsip yang harus diterapkan adalah jangan memvonis siapapun sebagai bersalah, sebelum secara hukum terbukti.

"Kalau tingkat Presiden, sangat mungkin Pak Jokowi juga tidak mengetahui jika ada penyimpangan besar di tubuh Jiwasraya itu," kata dia.

• Kandang Kuda Prabowo Rusak Diterjang Puting Beliung di Siborong-borong

Sebelumnya, Komisi VI dan XI DPR telah memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya tetap ingin membentuk pansus untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

• BREAKING NEWS, Puting Beliung Porak-porandakan Pacuan Kuda Siborong-borong

"Demokrat maunya Pansus," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Syarief mengatakan, Demokrat masih berupaya membentuk Pansus, karena keberadaan Panja tidak sekuat Pansus.

Namun, suara mayoritas di DPR tidak mendukung untuk dibentuknya Pansus.

"Ya kita lagi berupaya, tapi kita sadar memang, kita kan anggotanya jumlahnya kecil. Secara politis koalisi pemerintah lebih kuat," ujarnya.

Lebih lanjut, Syarief mengatakan, apabila komisi-komisi di DPR tetap menjalankan Panja, tak menutup kemungkinan Partai Demokrat akan mengajukan hak interpelasi atau hak angket.

"Tapi kalau mereka tetep jalan ya lihat saja, mungkin dalam perjalanan bila perlu kita bikin hak interpelasi atau angket," pungkasnya.

(*)

• Pemkab Karo Akan Gelar Ujian SKD CPNS Selama 8 Hari, Tanggal 4 - 11 Februari

• Susanti Tewas dan Putrinya Luka Gegara Begal, Kapolsek Sunggal: Laka Lantas dan Percobaan Pencurian

• Petugas Gabungan Tertibkan Lokasi Parkir dan Trotoar di Kawasan Pusat Pasar Kabanjahe

kompas.com dan kasus Jiwasraya dan Asabri . . .

Isu Turunkan Jokowi Dijawab SBY, Ceritakan Kembali Kasus Bank Century 'Jangan Punya Nafsu . . .