Pesanan Koruptor, Mahfud MD & Formappi Buka-bukaan Praktik Jual-beli Pasal Proses Legislasi di DPR

Pesanan Koruptor, Mahfud MD & Formappi Buka-bukaan Praktik Jual-beli Pasal Proses Legislasi di DPR

Editor: Salomo Tarigan
Dian Erika/KOMPAS.com
Pesanan Koruptor, Mahfud MD & Formappi Buka-bukaan Praktik Jual-beli Pasal Proses Legislasi di DPR 

Pesanan Koruptor, Mahfud MD & Formappi Buka-bukaan Praktik Jual-beli Pasal Proses Legislasi di DPR

T R I B U N-MEDAN.com - Pesanan Koruptor, Mahfud MD & Formappi Buka-bukaan Praktik Jual-beli Pasal Proses Legislasi di DPR.

//

Pesanan Koruptor, Mahfud MD & Formappi Buka-bukaan Praktik Jual-beli Pasal Proses Legislasi di DPR. Foto ilustrasi Gedung DPR RI
Pesanan Koruptor, Mahfud MD & Formappi Buka-bukaan Praktik Jual-beli Pasal Proses Legislasi di DPR. Foto ilustrasi Gedung DPR RI (KOMPAS/PRIYOMBODO)

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengamini dugaan Menko Polhukam Mahfud MD soal adanya praktik jual-beli pasal atau aturan hukum dalam proses legislasi di DPR.

5 Manfaat Dahsyat Minum Kopi apabila Tidak Dikonsumsi Berlebihan, Baik untuk Jantung

GINJAL - SELAIN Merokok, Penyebab Penyakit Ginjal dari Obesitas, Minum Suplemen & Obat Pereda Nyeri

Ketua Formappi Lucius Karus mencontohkan soal UU KPK No 19/2019 yang disebutnya sebagai undang-undang 'siluman' karena proses pembahasannya tak pernah diketahui publik.

"Banyak sinyalemen, banyak RUU lain juga mengalami proses yang sama. RUU KPK saya kira juga masuk dalam kategori siluman gitu ya," kata Lucius di kantor Formappi, Matraman Raya, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2019).

"Tidak pernah jelas rencananya seperti apa, kenapa tiba-tiba dibahas dan dalam waktu singkat di tengah protes publik yang begitu keras, mereka masih mengusahakannya," tambahnya.

GINJAL - SELAIN Merokok, Penyebab Penyakit Ginjal dari Obesitas, Minum Suplemen & Obat Pereda Nyeri

BABAK BARU Tetangga Novel Baswedan Laporkan Politisi PDI P Dewi Tanjung, Beri Barang Bukti ke Polisi

Menurut dia, pengesahan UU KPK yang waktu itu terkesan sangat cepat menampakkan kepentingan DPR itu sendiri.

5 Manfaat Dahsyat Minum Kopi apabila Tidak Dikonsumsi Berlebihan, Baik untuk Jantung

Kepentingan itu adalah agar praktik korupsi makin bebas.

Lucius mengatakan, banyak pasal-pasal dalam UU KPK yang terindikasi merupakan pesanan koruptor yang merasa diintai KPK.

"Makin ke sini kan kepentingan untuk bebas korupsi itu kelihatan. Misalnya, mengeluarkan grasi untuk koruptor atau Perppu KPK juga tidak pernah keluar. Itu hanya janji manis untuk meredakan aksi massa," tuturnya.

Pembunuh Mahasiswi Coba Bunuh Diri Pakai Pisau saat Akan Ditangkap, Polisi Endus Motif Dendam

Ketua <a href='https://tribunmedan.cfd/tag/formappi' title='Formappi'>Formappi</a> Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Ketua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019).(KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI)

 "Hal-hal itu saya kira ada pesanan dan jelas pesanan dari koruptor atau minimal calon koruptor yang sudah mulai diintai KPK," kata Lucius.

GINJAL - SELAIN Merokok, Penyebab Penyakit Ginjal dari Obesitas, Minum Suplemen & Obat Pereda Nyeri

Selanjutnya, Lucius meminta DPR lebih terbuka ketika memulai pembahasan suatu rancangan undang-undang (RUU).

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved