BEDA Reaksi PA 212 dan PKS Sikapi Pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina

BEDA Reaksi PA 212 dan PKS Sikapi Pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina  

Menteri BUMN, Erick Thohir, kukuh menunjuk Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, meski banyak suara negatif.

"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019) dikutip dari Kompas.com.

BEDA Reaksi PA 212 dan PKS Sikapi Pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Editan foto karya Agan Harahap, Ahok pakai baju Pertamina. (Instagram/agan harahap)

Menjabat sabagai Komisaris Utama, gaji Ahok dalam sebulan mencapai miliaran rupiah.

Melansir Tribun Timur, berdasar laporan kinerja keuangan Pertamina pada 2018, disebutkan jika kompensasi untuk manajemen yang berupa gaji dan imbalannya untuk 17 direksi dan komisaris mencapai 47,23 juta dollar AS atau setara Rp 671 miliar per tahun.

Jika Rp 671 miliar dibagi kepada 17 orang direksi dan komisaris, maka tiap orang menerima Rp 39 miliar setahun atau Rp 3,25 miliar per bulan.

Kalahkan Gubernur dan Presiden

Gaji direksi dan komisaris Pertamina mengalahkan gaji dan tunjangan Presiden Jokowi senilai Rp 62,74 juta per bulan.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001.

BEDA Reaksi PA 212 dan PKS Sikapi Pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina . Presiden Jokowi memberi sambutan di acara Indonesian Mining Association Award 2019 di Hotel Ritz Calton Pacific Place, Jakarta, Rabu (20/11/2019). (Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono)

Sementara itu gaji pokok dan tunjangan Gubernur DKI Jakarta, jabatan yang pernah diduduki Ahok, ialah senilai Rp 8,4 juta per bulan.

Namun, setiap bulan Gubernur DKI Jakarta mendapatkan Biaya Penunjang Operasional (BPO) sebesar 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000.

Setiap bulan, BPO Gubernur DKI Jakarta mencapai miliaran rupiah.

Jadi Komisaris Utama Pertamina, Gaji Ahok Rp 3,2 Miliar Sebulan dan Reaksi Positif Media Asing. Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN) 

Sementara itu, Ahok akan dilantik menjadi Komisaris Utama Pertamina pada Senin (25/11/2019).

Pengangkatan Ahok akan dilakukan saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) Pertamina.

Hal tersebut diungkapkan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

“Setelah keluar surat (persetujuan dari presiden) akan dilakukan RUPS.

RUPS akan dilakukan hari senin untuk Pertamina mengangkat dewan komisaris dan dewan direksi Pertamina,” ujarnya, Jumat (22/11/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.

Sebelumnya sejumlah pihak menilai pengangkatan Ahok sebagai pejabat BUMN merupakan bencana. 

Pengamat Energi Marwan Batubara menyebut pemilihan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah sebuah bencana.

Bahkan Marwan Batubara berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pengangkatan Ahok hingga Menteri BUMN Erick Thohir juga diminta mundur.

Dilansir Tribunnews.com, hal tersebut diungkapkan Marwan Batubara dalam unggahan kanal YouTube Talk Show tvOne, Jumat (22/11/2019).

Pertama ditanya mengenai jabatan terbaru Ahok, Marwan Batubara langsung menyebutnya sebagai bencana bagi negeri ini.

"Ya bencana saja bagi bangsa Indonesia," ucap Marwan Batubara.

BEDA Reaksi PA 212 dan PKS Sikapi Pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina . Marwan Batubara (Tribunnews.com/Yurike Budiman)

Bencana yang dimaksud Marwan Batubara adalah rakyat Indonesia menjadi korban pemerintah yang menurutnya tidak bertindak independen.

Marwan Batubara menyebut ada kemungkinan pemerintah terpengaruh oleh suatu kasus atau ditekan oleh pihak tertentu.

"Artinya kita jadi korban kebijakan dari pemerintahan yang saya anggap tersandera," ungkap Marwan Batubara.

"Tersandera oleh berbagai kasus atau mungkin juga tekanan," sambungnya.

Sebelum Ahok benar-benar disahkan, Marwan Batubara berharap Jokowi membatalkan rencana tersebut.

"Kita minta supaya Pak Jokowi itu membatalkan rencana ini," pinta Marwan Batubara.

Tak hanya itu, Marwan Batubara menyebut Erick Thohir seolah mengabaikan posisinya yang disebut terhormat dengan memilih Ahok.

Sehingga Marwan Batubara berharap Erick Thohir mundur jika memang pemilihan Ahok ini didasari dari keterpaksaan.

Marwan Batubara menegaskan hal itu disebabkan Ahok adalah sosok yang tidak kompeten untuk memimpin perusahaan BUMN.

"Dan kita juga minta Pak Erick Thohir itu supaya menjaga integritas, bahwa dia selama ini orang yang dihormati," tuturnya.

"Tapi kalau dia terpaksa melakukan atau menjalankan perintah ini, ya saya berharap dia mundur saja."

"Kenapa, karena yang diangkat ini tadi ya memang tidak qualified gitu," ujar Marwan Batubara.

Dengan terpilihnya Ahok, Marwan Batubara mengkhawatirkan bagaimana pandangan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia.

Terbaru, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengabaikan aspirasi publik dengan menunjuk Basuki Tjahja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

PKS menilai, sosok Ahok dinilai memiliki rekam jejak yang buruk di tengah masyarakat.

"Erick Tohir mengabaikan aspirasi publik dengan menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, karena sosok beliau yang kontroversial, baik dari kepribadiannya, jejak kasus hukumnya yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat," kata Juru Bicara PKS, Ahmad Fathul Bari kepada Tribunnews.com, Sabtu (23/11/2019).

PKS, kata dia, menyesalkan penunjukkan Ahok sebagai komisaris utama salah satu perusahaan BUMN.

Apalagi, saat ini ada sejumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kasus yang menimpa Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Catatan tentang temuan BPK di beberapa kasus ketika beliau menjabat di DKI Jakarta, bahkan dari sisi profesionalitas, kecakapan manajerial, serta penguasaannya yang minim di bidang migas," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, penunjukkan Ahok juga dinilai tidak tepat lantaran masih banyak anak bangsa lainnya yang memiliki track record mumpuni dibandingkan Ahok.

"Seolah Indonesia tidak memiliki anak bangsa yang lebih cakap, bersih, dan mumpuni dibanding Ahok. Sehingga terkesan langkah tersebut hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan, bahkan disinyalir ada kepentingan politik. Apalagi beliau saat ini merupakan kader parpol, sehingga terbuka kemungkinan adanya konflik kepentingan," tukasnya.

Namun Persaudaraan Alumni (PA) 212 tidak mempersoalkan penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Reuni Akbar Mujahid 212 Awit Masyhuri berpesan agar Ahok tidak lagi menyinggung agama ketika melaksanakan tugas dan bekerja.

“Tidak masalah, yang penting jangan singgung agama lagi,” ujar Awit saat dihubungi, Sabtu (23/11/2019).

Anggota PA 212 ini juga tidak mempermasalahkan kasus penistaan agama yang sempat melibatkan Ahok.

Menurut Awit, persoalan hukum yang pernah melibatkan Ahok tidak ada hubungannya dengan jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. “Iya. Itu kan urusan jabatan di BUMN. Kami tidak ada urusan ke sana,” kata Awit.

Reaksi Media Asing

Namun keputusan pemerintah memasukkan Ahok dalam jajaran komisaris Pertamina direspon postifif media asing.

Seperti media Perancis Agence Frence-Presse atau AFP yang mengangkat judul Jakarta ex-governor tapped for job at state energy firm Pertamina: reports.

Dalam pemberitaannya, AFP memulai reportasenya dengan menyebut Ahok dipenjara selama hampir dua tahun atas kasus penistaan agama.

"Dia dikukuhkan Jumat untuk mengawasi kinerja eksekutif di perusahaan energi Indonesia yang dilanda skandal korupsi," ulas AFP.

Politisi kelahiran Manggar, Bangka Belitung itu, disebut merupakan gubernur non-Muslim yang dipunyai Jakarta dalam 50 tahun terakhir.

Selain itu, Ahok yang disebut merupakan sekutu Presiden Joko Widodo tersebut juga sosok pemimpin pertama dari etnis Tionghoa.

"Dia adalah politisi populer yang mendapat dukungan karena mencoba membenahi Jakarta yang dikenal padat, serta membersihkan korupsi," urai AFP.

Kemudian media internasional yang berbasis di Tokyo, Jepang, Nikkei Asia Review, memilih judul Former Jakarta governor makes comeback in prominent Pertamina role.

Dalam laporannya, politisi asal PDI-P itu bakal mengawasi sekaligus memberikan nasihat kepada dewan direksi sebagai Komisaris Utama.

Ahok diharapkan bisa menghancurkan korupsi di perusahaan energi pelat merah, yang pernah disebut sebagai "negara di dalam negara" tersebut.

"Kami membutuhkan seseorang yang bisa melakukan gebrakan. Kami butuh sosok penggebrak itu," kata Erick Thohir saat mengumumkan Ahok.

Kemudian Reuters yang dikutip oleh Euronews memilih kalimat World Convicted Christian politician to oversee Indonesia's Pertamina sebagai judulnya.

Penunjukan itu, dilaporkan Reuters, menjadi momen penting kembalinya Ahok sebagai pejabat publik setelah dibebaskan pada Januari lalu.

Dalam laporan itu, disebutkan bahwa ada juga yang menentang keputusan Erick, dengan serikat pekerja Pertamina menentang penunjukan Ahok.

Menteri BUMN Erick Thohir pun mencoba untuk mempertahankan keputusan tersebut.

"Beri kami waktu untuk bekerja, mari kita lihat hasilnya," tegasnya.

Sementara harian Singapura The Straits Times menggunakan judul Former Jakarta governor returns to public office dalam tajuk pemberitaannya.

The Straits Times mewartakan, politisi berusia 53 tahun itu memerangi korupsi dan kemerosotan kesehatan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Di bawah kepemimpinannya, pemerintah provinsi mempunyai sistem pengeluaran tahunan yang dibuat setransparan mungkin oleh publik.

Masyarakat pun bisa ikut mengawasi, dan memberikan pencegahan sedini mungkin jika saja ada pengeluaran yang dirasa janggal.

BEDA Reaksi PA 212 dan PKS Sikapi Pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina  

Artikel ini dikompilasi dari Tribunnews.com dengan judul Gaji Ahok Sebagai Komisaris Utama Pertamina Rp 3,2 Miliar, Kalahkan Gaji Gubernur hingga Presiden,  Ahok Jadi Komut Pertamina, Marwan Batubara Sebut Bencana: Jokowi Batalkan atau Erick Thohir Mundur, PKS: Seolah Tak Ada Anak Bangsa yang Lebih Cakap dan Bersih Dibanding Ahok, dari Kompas.com dengan judul "Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Apa Pemberitaan Media Internasional Tentangnya?", "Ahok Jadi Komisaris Pertamina, PA 212: Tidak Masalah..."