TERUNGKAP KPK tak Sentuh Kasus Besar yang Dilaporkan Jokowi hingga Pilih Perkuat Kejaksaan Polri

Luhut Binsar mengimbau KPK untuk tak hanya melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Apalagi jika OTT itu dilakukan pada mereka yang melakukan korupsi dalam nominal yang tidak besar.

Sebagai Menko Maritim dan Investasi, Luhut mengaku memiliki sejumlah rencana yang akan ia terapkan.

"Saya lapor presiden 'Pak sekarang ini saya lapor bapak sekaligus minta persetujuan bapak nih kalau bapak setuju, investasi yang sekitar (Rp) 1 miliar dollar terus ke atas saya akan bikin rapat tiap bulan, evaluasi itu'," terang Luhut.

"Seperti tadi kita rapat ini, ada Oman mau investasi kenapa terhenti? Saya tanya, iya iya tidak tidak," imbuhnya.

Selain itu, Luhut juga memiliki rencana untuk melibatkan KPK dalam setiap proyek yang dilakukannya.

Hal itu disebutnya perlu dilakukan untuk mencegah dan mengawasi, sehingga tak terjadi tidak korupsi.

"Terus saya bilang akan ajak selalu KPK pak, untuk pencegahan dan penindakan," jelas Luhut.

Lantas, Luhut menyinggung soal OTT yang kerap dilakukan oleh KPK.

"Jadi jangan hanya OTT doang, OTT (Rp) 50 juta ditangkapin, ramai, padahal kita miliaran, triliunan rupiah hilang kita enggak pernah apa-apa," ujar Luhut.

Terkait rencananya itu, Luhut pun mengaku telah berdiskusi dengan KPK dan sejumlah menteri.

"Nah, tadi dengan KPK dari mulai kemarin sampai tadi kita rapat dengan KPK, menteri energi, menteri perhubungan, menteri perdagangan, terus kemudian tadi Pak Bahlil BKPM, terus kemudian juga Bakamla, kemudian Katam Laut, Bea Cukai, semua terintegrasi," terangnya.

Mengajak sejumlah menteri untuk berdikusi, Luhut pun mengaku memang dirinya adalah menteri segala urusan.

"Ini kalau orang tanya nanti apa urusannya Pak Luhut dengan Bea Cukai? Lah kalau saya enggak ajak dia rapat enggak akan selesai kan?," ucap Luhut.

"Jadi sebenarnya enggak salah juga ya pak menteri segala urusan? ," tanya presenter.