Pesan Menohok GURU Besar LIPI pada Anies Baswedan, Sebut Fokus Saja Urus Jakarta

Profesor politik LIPI ini mengingatkan Gubernur Anies Baswedan untuk fokus mengurus Jakarta karena Indonesia sudah diurus oleh Presiden RI..

////

TRIBUN-MEDAN.Com - GURU Besar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) minta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan fokus bekerja untuk Ibu Kota Jakarta.

Gubernur DKI Anies Baswedan diminta tak usah urus Indonesia karena itu porsi Presiden RI.

Pernyataan itu disampaikan guru besar politik LIPI Prof Syamsuddin Haris mengomentari pernyataan Anies Baswedan yang menyindir ketimpangan di Indonesia.

"Sekadar saran saja, Gubernur DKI Jakarta sebaiknya fokus tangani masalah2 yang ada di Jakarta," ujar Syamsuddin Haris melalui akun twitternya, Selasa (29/10/2019) siang.

Syamsuddin Haris menambahkan, "Biarlah urusan Indonesia menjadi tanggung jawab Presiden."

Simak komentar lengkap Syamsuddin Haris berikut ini.

Syamsuddin Haris (IG: syamsuddin_haris) @sy_haris: Sekadar saran saja, Gubernur DKI Jakarta sebaiknya fokus tangani masalah2 yg ada di Jakarta. Biarlah urusan Indonesia menjadi tanggung jawab Presiden.

Tantangan Indonesia Menurut Anies Baswedan

Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini adalah merawat persatuan.

Situasi ini sangat berbeda dibanding sebelum merdeka. Saat itu, Indonesia menghadapi tantangan untuk membentuk persatuan dan kesatuan bangsa.

“Salah satu cara terpenting dalam menjaga persatuan adalah dengan menghadirkan perasaan keadilan."

"Sulit membangun persatuan dalam kondisi ketimpangan, dan sulit membangun persatuan dalam ketidakadilan,” ujar Anies Baswedan.

Hal itu ia katakan seusai upacara peringatan Sumpah Pemuda di Silang Monumen Nasional (Monas), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Menurut dia, Bangsa Indonesia masih bersatu sampai saat ini karena adanya bahasa persatuan, yakni Bahasa Indonesia.

Bahasa yang dirumuskan oleh para pendahulu bangsa ini, mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi Indonesia.

“Sampai hari ini dengan adanya satu bahasa persatuan, maka begitu banyak hal di Indonesia diselesaikan dengan jauh lebih mudah."

"Rapat-rapat di dalam MPR, DPR dan sidang, semua cukup memakai satu bahasa saja (Bahasa Indonesia,” tuturnya.

Tidak hanya dalam forum resmi, kata Anies Baswedan, bahasa persatuan juga digunakan untuk menyelesaikan konflik antar-kelompok suatu daerah meski berbeda suku.

Saat semua pihak diundang untuk berunding untuk bermusyawarah, di ruang perundingan itu tidak diperlukan penerjemah, karena semua memakai Bahasa Indonesia.

“Ini tidak ditemukan di tempat lain yang tidak memiliki keberagaman suku bangsa seperti Indonesia."

"Di tempat lain tidak memiliki kesamaan karena bahasa bersama.”

“Ini suatu aset luar biasa yang harus kita ingat sebagai aset penting."

"Karena itu saya mengharap dalam peringatan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober ini, mari kita kembangkan Bahasa Indonesia,” paparnya.

Dengan mengembangkan Bahasa Indonesia, maka kosa katanya bisa lebih beragam.

Hal ini berkaca pada bahasa daerah yang memiliki kekayaan diksi luar biasa, dan bisa diserap menjadi kekayaan Bahasa Indonesia.

“Dengan cara seperti itu, maka persatuan kita akan terus bisa dirawat melalui bahasa, jadi bahasanya harus berkembang,” jelasnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan menilai ketimpangan kesejahteraan di dalam kota tiap negara terus mengalami pelebaran.

Tidak terkecuali, Indonesia yang masuk dalam Kelompok 20 Ekonomi Utama Dunia alias G20.

“Ketimpangan antar-negara sudah mengecil, tapi ketimpangan dalam negaranya yang melebar."

"Dan itu dialami seluruh negara di dunia,” kata Anies Baswedan seusai upacara peringatan Sumpah Pemuda di Silang Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Menurut dia, fenomena ini menunjukkan pembangunan wilayah sudah begitu pesat, sehingga bisa setara dengan wilayah lain.

Akan tetapi, ada beberapa bagian lain yang belum merasakan pembangunannya.

“Coba perhatikan, Indonesia masuk G20, kan berarti kita masuk top 20."

"India top 20, begitu sampai di dalam negerinya ada ketimpangan luar biasa,” ujar Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengatakan, bila Indonesia ingin bersatu, ketimpangan harus dibereskan.

Dari sisi pemerintah, ketimpangan bisa ditanggulangi melalui suatu kebijakan.

Kata dia, kebijakan harus semuanya memperhitungkan faktor keadilan.

Karena bila tidak, bakal terjadi pelabaran yang cukup besar pasca-beberapa tahun roda pemerintahan berjalan.

“Pelebaran ketimpangan tidak otomatis saat kebijakan itu dibuat langsung berdampak."

"Tapi dibutuhkan waktu beberapa tahu baru terasa dampaknya,” ungkapnya.

Anies Baswedan mencontohkan bila pemerintah membangun kawasan industrialisasi di suatu wilayah.

Pada saat itu, roda perekonomian di sana belum terlalu terdampak bagi warga sekitar.

Namun sekitar 5-6 tahun kemudian, warga akan merasakan perkembangannya.

“Maka itulah ketika menentukan lokasi industrialisasi, harus dipikirkan bagaimana dalam meratakan pusat-pusat pertumbuhan,” paparnya.

Dia mengatakan, sebetulnya persoalan kesetaraan keadilan tampak sederhana.

Sebagai contoh, geliat properti dan pajak di Jakarta terus tumbuh.

Namun bila pemerintah tidak memikirkan keadilan bagi warganya dari sisi pendapatannya, tanpa disadari masyarakat yang sudah mendiami cukup lama di Jakarta bisa tergerus.

Fenomena seperti ini, ujar Anies Baswedan, juga banyak dialami oleh pensiunan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah daerah maupun pusat.

Di daerah permukimannya pada tahun 1970-1980-an, dulunya adalah kawasan biasa saja.

Namun adanya perkembangan zaman mendorong wilayah setempat menjadi modern dan cenderung mahal.

“Kalau kami tidak memikirkan keadilan, ya sudah efeknya secara pelan-pelan kami mengusir mereka dari Jakarta."

"Karena tidak bisa bayar pajak (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan/PBB-P2) mereka akan menjual (rumah),” paparnya.

Isu kesenjangan sosial juga diangkat Presiden Jokowi saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 28-29 Juni 2019 di Jepang.

“Pertama berkaitan dengan inovasi di bidang digital economy."

"Dan juga yang kedua berkaitan dengan upaya mengatasi kesenjangan,” kata Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (27/6/2019).

Presiden juga mengingatkan para kepala negara/kepala pemerintahan G20 terkait situasi dunia yang saat ini banyak dipenuhi ketidakpastian dan dibayangi isu perang dagang.

“Saya juga ingin mengingatkan kepada kolega-kolega kita yang hadir, baik perdana menteri, presiden, maupun raja di G20."

"Terkait situasi dunia yang saat ini dipenuhi ketidakpastian dan dibayangi dengan isu perang dagang."

"Saya berharap agar negara-negara G20, pemimpin-pemimpinnya bisa menunjukkan kearifan dan kepemimpinan kolektif, sehingga situasi yang ada menjadi lebih baik bagi kita semua,” tuturnya. (*)

Baca: Viral Pembahasan APBD DKI, Pembelian Lem Aibon Rp 82 Milliar dan Rp 5 Miliar untuk Influencer LN

Artikel telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul:BICARA Ketimpangan Indonesia, PROF LIPI Ingatkan Anies Fokus Urus DKI, Indonesia Urusan Presiden RI