Viral Pembahasan APBD DKI, Pembelian Lem Aibon Rp 82 Milliar dan Rp 5 Miliar untuk Influencer LN

Sorotan untuk Pemprov DKI Suplai 2 Kaleng Lem Aibon per Murid Setiap Bulannya, untuk Apa? Hingga Biaya Rp 5 Miliar kepada lima influencer luar negeri yang memiliki pengikut (followers) media sosial terbanyak dengan masing-masing bayaran per orangnya sebesar Rp 1 miliar. 

/// 

TRIBUN-MEDAN.com - Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2020 tengah berproses di DPRD DKI Jakarta.

Pembahasan ini menjadi sorotan dari warga Jakarta, dan juga para anggota DPRD terutama partai-partai yang oposisi terhadap Gubernur Anies Baswedan.

Dampak dari banyaknya sorotan terhadap APBD DKI Jakarta Tahun 2020 ini adalah adanya perintah dari  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada anak buahnya di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyisir ulang rancangan APBD DKI 2020.

Tujuannya agar tidak ada anggaran ganda.

"Tadi itu lebih pada perintah untuk menyisir ulang semua anggaran agar tidak muncul, satu, duplikasi," ujar Anies usai memberi pengarahan dalam rangka pembahasan rancangan anggaran 2020 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Anies mencontohkan, anggaran untuk memenuhi kebutuhan teknologi sudah disiapkan di unit Jakarta Smart City.

Dia tidak mau ada dinas-dinas mengalokasikan anggaran serupa sehingga dobel anggaran.

"Yang kedua, alat-alat yang belum habis, jangan belanja lagi. Kalau alat habis pakai memang harus belanja, tapi harus dicek statusnya seperti apa," kata dia.

Contohnya, kata Anies, SKPD menganggarkan pembelian tinta pada 2020 karena anggaran tersebut juga dialokasikan pada 2019.

Padahal, tinta yang dibeli menggunakan anggaran 2019 belum habis.

Selain itu, Anies meminta semua kegiatan pembangunan di Jakarta dikaji ulang.

"Kegiatan pembangunan, kami menggunakan bahan alat material dari mana. Kami milih material dari lokal, lokal itu maksudnya daerah Jakarta atau luar Jakarta, menggunakan tukang atau pabrik, itu semua supaya di-review," ucap Anies.

Setelah Direvisi, DKI Ajukan KUA-PPAS 2020 Sebesar Rp 89 Triliun