HEBOH RAPBD JAKARTA; 2017 Anggota Dewan Lapar dan Dahaga, 2020 Lem Aibon Bolpoin hingga Reaksi Anies

HEBOH RAPBD JAKARTA; 2017 Anggota Dewan Lapar dan Dahaga, 2020 Lem Aibon Bolpoin hingga Reaksi Anies

PENYUSUNAN Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemprov DKI Jakarta di era Anies Baswedan kerap menimbulkan prokontra dan kehebohan.

Jika penyusunan RAPBD 2020 dihehohkan kemunculan mata anggaran aneh seperi yang dibongkar anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana.

Namun sekedar mengingatkan saja jauh sebelum kasus lem aibon dan anggaran pengadaan bolpoin, penyusunan RAPBD 2018 juga tak kalah heboh.

Tahun pertama Anies Sandiaga, terjadi lonjakan tajam untuk anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Bahkan ada yang naiknya berlipat-lipat hingga lebih dari 10 kali: biaya kunjungan kerja.

Data yang diperoleh dari situs resmi pemerintah DKI Jakarta, rencana kunjungan kerja DPRD DKI tahun 2018 mencapai Rp107,7 miliar. Melihat angka sebelumnya yang hanya Rp8,8 miliar, anggaran kali ini 'tampak melonjak gila-gilaan'.

Melansir bbc news indonesia berjudul: Anggaran Jakarta melonjak: 'Semuanya lapar dan haus', kata seorang anggota DPRD, seorang anggota DPRD Jakarta, yang tidak bersedia disebutkan namanya, mengatakan kenaikan itu untuk 'memenuhi dahaga para anggota dewan yang selama ini pendapatannya dikebiri pemerintah provinsi'.

"Semuanya lapar dan haus," katanya, kepada BBC Indonesia.

Namun Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik membantah dan berkilah bahwa kenaikan itu merupakan hal yang wajar dan sudah berdasarkan aturan yang berlaku. "Kunjungan kerja itu ada di seluruh instansi di Indonesia," ujar Taufik.

Kenaikan sejumlah mata anggaran DPRD DKI dalam rencana APBD DKI terjadi usai pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD, pertengahan November lalu.

Mereka menghasilkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Selain kunjungan kerja, terdapat beberapa poin anggaran di DPRD DKI lainnya yang naik signifikan dalam KUA-PPAS, hasil bahasan eksekutif dan legislatif Jakarta tersebut. Baik secara nominal maupun persentase kenaikan.

Hak atas fotoBBC INDONESIA