Pangkas Birokrasi tapi Angkat Banyak Wakil Menteri, Profesor LIPI Soroti Pengangkatan 12 Wamen

Pangkas Birokrasi tapi Angkat Banyak Wakil Menteri, Profesor LIPI Soroti Pengangkatan 12 Wamen

T R I B U N MEDAN.com - Sebanyak 12 orang akan mengisi kursi wakil menteri di di Kabinet Indonesia Maju. Para wakil menteri itu berasal dari kalangan berbeda, baik profesional maupun partai politik.

Rencananya, Presiden Joko Widodo akan melantik sejumlah wakil menteri Kabinet Indonesia Maju pada Jumat (25/10/2019) siang ini sekitar pukul 14.00 WIB.

Kebijakan Jokowi ini menuai kritik dari guru besar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Syamsuddin Haris.

Syamsuddin Haris melalui akun twitter menyebut kebijakan Presiden Jokowi tersebut sangat kontradiktif.

Di satu sisi ingin pangkas birokrasi, tapi di sisi lain angkat banyak wakil menteri.

"Di satu pihak eselon birokrasi dipangkas agar lbh ramping dan efektif, tapi di pihak lain kabinet menjadi lbh gemuk dgn pengisian jabatan wakil2 menteri. Apakah ini tidak kontradiktif pak @jokowi," tulis Syamsuddin Haris di twitter.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan akan memangkas birokrasi supaya bisa bekerja lebih cepat dan efektif. Salah satu bentuk pemangkasan birokrasi itu adalah dengan menghilangkan jabatan eselon yang saat ini sampai level empat.

"Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja," ujar Presiden Jokowi dalam pidato setelah dilantik menjadi Presiden, Minggu (20/10/2019).

Tetapi, pernyataan Presiden Jokowi terkait pemangkasan birokrasi itu tak seiring dengan kebijakannya yang akan mengangkat sejumlah jabatan wakil menteri hanya 5 hari setelah dilantik jadi Presiden.

Baca: Andika Eks Kangen Band Menyamar Jadi Gelandangan untuk Eksperimen Sosial Malah Ditangkap Satpol PP

Baca: 25 Gadis Dipaksa Pakai Kapsul Keperawanan Sejam sebelum Layani Tamu, Patok Tarif Belasan Juta Rupiah

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kebutuhan wakil menteri (Wamen) ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani mengatakan, tidak ada penambahan khusus untuk Wamen. Menurut dia, anggaran untuk Wamen dapat diserap dari APBN yang sudah disahkan.

"Sudah masuk (kebutuhan Wamen) ada di dalam kementerian dan lembaga, semua masih bisa diabsorb dalam Undang Undang," ujar Sri Mulyani usai sidang kabinet Paripurna, Kamis (24/10), seperti ditulis Kontan.id.

Pada kabinet sebelumnya terdapat Wamen yang membantu tugas menteri di beberapa kementerian. Antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sementara pada Kabinet Indonesia Maju, Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengusulkan empat nama ke Presiden Joko Widodo untuk menjadi calon Wamen.