Tak Dapat Jatah Menteri dari Jokowi, Ini Pernyataan Demokrat hingga Rencana Pidato Politik SBY

Tidak Dapat Jatah Menteri dari Jokowi, Ini Pernyataan Partai Demokrat dan Rencana Pidato Politik SBY, hingga Viralnya Postingan Annisa Pohan.

///

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10/2019).

Dari nama-nama menteri yang diumumkan Jokowi, tidak ada satu pun kader dari Partai Demokrat.

Terkait hal ini, Partai Demokrat menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak menggaet kadernya ke dalam menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan meyakini, Presiden pasti mempunyai tujuan yang baik dengan tidak menyertakan kader Partai Demokrat sebagai pembantunya itu.

"Terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat pasca-Pemilu 2019, Partai Demokrat meyakini keputusan Presiden Jokowi tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik," kata Hinca dalam pernyataan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Partai Demokrat pun mengucapkan selamat bekerja kepada jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik.

Hinca berharap, para menteri dapat mengemban tugas membantu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024, sesuai dengan harapan rakyat.

"Partai Demokrat mendoakan agar Kabinet Presiden Jokowi sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, sesuai dengan harapan rakyat dan janji-janji kampanye yang disampaikan dalam Pemilu 2019 yang lalu," ujar dia.

Soal arah politik Partai Demokrat ke depan, Hinca mengatakan, sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera menyampaikannya melalui pidato politik, dalam waktu dekat.

"Menunggu pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat berkaitan dengan posisi serta peran Partai Demokrat lima tahun ke depan, baik dalam kehidupan politik maupun pembangunan bangsa," tutur dia.

Dalam pidato itu, lanjut Hinca, SBY juga akan menyampaikan sikap dan pandangannya terkait rencana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Terkait keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN dan isu-isu politik lain yang bisa mengubah sistem politik, model demokrasi dan tatanan ketatanegaraan kita, pada saatnya Ketua Umum Partai Demokrat akan menyampaikan sikap dan pandangan partai secara resmi," lanjut dia.

Unggahan istri AHY