Mendagri dan Kepala BNPP Tito Karnavian Akan Mengawali Kerjanya ke Papua Bersama Presiden Jokowi

Menurutnya, terpilihnya ia sebagai Mendagri periode 2019-2024 merupakan momentum yang tak akan dilupakan. Pasalnya, jabatan tersebut merupakan amanah yang membuat ia menanggalkan jabatannya sebagai orang nomor satu di Kepolisian RI, juga sebagai anggota Kepolisian.

“Ini momentum yang tak akan terlupakan, jabatan dan amanah yang diberikan oleh Allah melalui Presiden ini membawa konsekuensi karir saya sebagai Anggota Kepolisian dan Kapolri, karena menjabat jabatan yang dijabat oleh sipil, maka saya harus berhenti bukan hanya sebagai Kapolri, tetapi juga sebagai Anggota Polri,” ungkapnya dalam siaran pers tertulis Puspen Kemendagri yang diterima Tribun-Medan.com, Rabu (23/10/2019).

Pengalaman menjadi seorang yang menduduki jabatan Sipil merupakan hal yang baru baginya. Terlebih, kultur atau budaya kerjanya juga sangat berbeda dibandingkan lingkungan Kepolisian.

“Ini hal baru bagi saya masuk ke yang sepenuhnya sipil, yang memiliki kultur dan tata nilai yang berbeda dengan Kepolisian. Meskipun pengalaman saya di Kepolisian salama 33 tahun cukup panjang, pernah jadi Kapolda Papua, Kapolda Polda Metro Jaya, mengelola BNPT, hingga Kapolri, tetap ini merupakan pengalaman yang baru, dari kultur yang memiliki tata nilai yang tersendiri, disiplin dan komando tunggal menjadi kultur yang lebih cair dan fleksibel,” jelas Tito.

Dipaparkan Tito, sebagai Kementerian tertua, Kemendagri menghadapi tantangan yang kian kompleks. Dengan adanya sistem Otonomi Daerah, kepala daerah memiliki kewenangan tersendiri dalam mengurus daerahnya, meski tetap dalam pengawasan Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri.

“Ke depan tantangan kita sangat berat. Kemendagri salah satu kementerian yang disebut dalam konstitusi yang menjadi kementerian tertua dan tidak bisa diubah, di era demokrasi saat ini dengan adanya Otonomi Daerah semakin menjadi kompleks. Beda menjadi Mendagri di era Otonomi Daerah, para kepala daerah tidak ditunjuk oleh pusat, tapi melalui Pilkada yang dipilih oleh rakyat sehingga tidak mungkin bebas dari konflik kepentingan,” terangnya.

Atas dasar tersebut, ia meminta dukungan semua pihak khususnya jajaran Kemendagri dan BNPP untuk bersama membaktikan diri pada bangsa dan negara untuk menjawab tantangan tersebut.

“Prinsipnya saya ingin diterima di keluarga besar Kemendagri dan BNPP, saya juga mengharapkan dukungan dari seluruh jajaran untuk bersama kita membaktikan diri pada Pemerintah, bangsa, negara, dan masyarakat sesuai yang diamanatkan kepada Kemendagri dan BNPP,” imbuhnya.

Ia juga mengapresiasi kinerja Mendagri periode 2014-2019 Tjahjo Kumolo.

Menurut Tito, Tjahjo Kumolo merupakan Guru Besar Politik yang telah banyak mengajari dan memberikan inspirasi di bidang ilmu politik.

“Selamat jalan Pak Tjahjo, terima kasih atas kehadiran Bapak selama lima tahun di Kemendagri dan mengelola BNPP. Kami doakan bapak sehat dan mampu melaksanakan tugas di tempat baru. Bagi saya, Bapak Tjahjo Kumolo merupakan guru besar politik dan bagaimana keluasan ilmu pengetahuan serta kemampuan yang tajam dalam menggali permasalahan, saya belajar dari Tjahjo Kumolo,” ujarnya.

Sejarah baru di era pemerintahan Jokowi

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, posisi Mendagri sebelumnya belum pernah diisi sosok dari Korps Bhayangkara.

Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, pos mendagri diisi oleh tokoh-tokoh politik seperti Soekiman Wirjosandjo, Mohamad Roem, serta Sutan Syahrir yang saat itu rangkap jabatan menjadi perdana menteri.

Memasuki Orde Baru, posisi Menteri Dalam Negeri seolah-olah menjadi 'jatah' bagi tentara Angkatan Darat.