Cerita Luhut Panjaitan Detik-detik Terakhir Dapat Panggilan Telepon dari Istana, Nyaris Berkemas

Cerita Luhut Panjaitan yang Nyaris Berkemas-kemas dan Angkat Koper ketika Belum Ada Panggilan Telepon dari Istana.

////

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Joko Widodo akhirnya tetap menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Posisi ini tentu saja bukan hal  baru bagi Luhut, sebab ia sudah juga menjabat posisi menteri yang sama pada Kebinet Kerja 2014-2019.

Namun ternyata ada cerita menarik di balik kembali masuknya Luhut di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres  Maruf Amin Ini. 

Hal itu ia ungkap di hadapan pegawai Kemenko Kemaritiman usai dilantik Presiden jadi Menko Kemaritiman dan Investasi.

Sejak beberapa hari lalu, Luhut sebenarnya sudah tahu akan kembali masuk kabinet.

Namun posisi mana yang ia tempati tak bisa dipastikan.

"Sampai jam 6 sore (kemarin), saya enggak diberitahu tahu, saya pikir wah jangan-jangan berubah (tidak lagi jadi Menko Kemaritiman)," ujarnya.

Ia lantas menulis pesan di whatsapp meminta Sekretaris pribadinya, Yuli, untuk memberesi semua barang-barangnya di Kantor Kemenko Kemaritiman.

Saat itu Luhut sudah mengira akan digeser Jokowi ke kementerian lain oleh karena itu ia berencana mau "angkat koper".

Namun sesaat sebelum pesan itu di kirim, tiba-tiba telepon Luhut berdering.

Rupanya telepon itu datang dari Istana.

"Pak Pratikno telepon saya bilang 'Pak Luhut besok datang dilantik'. Saya bilang dilantik apa, dia bilang kan Pak luhut tetap jadi Menko Maritim," kata Luhut menirukan kata-kata Pratikno.

Luhut lantas sedikit protes ke Pratikno, kenapa ia tidak diberitahu kembali jadi Menko Kemaritiman hingga Selasa (22/10/2019) pukul 18.00 WIB.

Namun Pratikno ucapnya, menjawab enteng pertanyaan itu.

"Pak Luhut kan enggak perlu diberitahu, kan sudah terpatri," ucap Luhut yang kembali menirukan kata-kata Pratikno.

Sontak kata-kata itu mengundang tawa dari seluruh pegawai Kemenko Kemaritiman yang hadir dalam acara sederhana itu.

Tak berapa lama, Luhut ditelepon oleh protokol Presiden yang memintanya segara datang ke Istana Negara karena dipanggil Presiden.

"Katanya ditunggu Presiden. Padahal saya lagi mandi, terus saya ke Istana. Saya yang terakhir diterima Presiden dari semua yang diundang," ucapnya.

Punya Hak Veto

Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, area kerja kementerian yang ia pimpin akan lebih luas di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Hal itu ia sampaikan saat acara silaturahim  sederhana di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman usai dilantik oleh Presiden Jokowi.

"Menko itu nanti punya kewenangan mengkoordinasikan, mengendalikan dan memiliki hak veto terhadap kebijakan kementerian," ujarnya, Rabu (23/10/2019).

Kebijakan kementerian yang bisa di veto oleh Menko, kata Luhut, yakni kebijakan yang bertentangan dengan arah kebijakan yang diambil di tingkat Menko.

"Jadi saya pikir peran kita banyak," kata dia.

Belum lagi nantinya ungkap Luhut, beberapa kementerian juga akan masuk dalam koordinasi Kemenko Kemaritiman.

Hal ini terjadi lantaran nanti nomenklatur Kemenko Kemaritiman akan berganti jadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

"Harus lebih kompak. Nanti akan ada penambahan deputi dan ada beberapa kementerian lagi yang masuk di kita. Kalau saya enggak keliru, ada 6-7 kementerian yang ada di sini," kata dia.

Sebagaimana diketahui, Luhut kembali diangkat untuk menduduki posisi sebelumnya di Kemenko Kemaritiman.

Sosok Luhut Binsar Panjaitan

Di periode keduanya ini, Luhut diminta Presiden untuk kembali mengurus masalah kemaritiman dalam rangka Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Selain itu juga mengatasi masalah hambatan-hambatan investasi.

Menduduki kursi menteri memang bukan barang baru bagi Luhut.

Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut Pandjaitan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000 - 2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999 - 2001.

Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ia menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.

Pria yang mengawali karir di kemiliteran ini pada akhir 2014 hingga pertengahan 2015 menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan di era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang pertama.

Hingga kemudian, Agustus 2015 ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Dalam reshuffle Kabinet Kerja pada tanggal 27 Juli 2016, dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Selain berkarier di pemerintahan, Luhut juga memiliki bisnis di bidang energi dan pertambangkan.

Tahun 2004, dia merintis bisnis di bidang energi dan pertambangan melalui perusahaan yang dia dirikan, PT Toba Sejahtera Group.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Menko Maritim, Luhut kerap menjadi sorotan.

Dia pun kental dengan sebutan 'Menteri Segala Urusan'.

Kerap memberikan tanggapan-tanggapan atas kritik kepada Jokowi, hingga menjadi Ketua Panitia IMF Wolrd Bank yang diadakan di Bali tahun lalu, membuat Luhut terlihat begitu sibuk menyelesaikan berbagai hal.

Dia pun tak jarang adu pendapat dengan rekanan menterinya kala itu, salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Adapun dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan kemarin Selasa (22/10/2019), Luhut mengatakan diberi mandat oleh Jokowi untuk menjalankan tugas di bidang maritim dan investasi.

Beberapa hal yang ditargetkan Jokowi ialah meningkatkan investasi di bidang energi dan petrokimia.

Di sektor petrokimia, Jokowi meminta Luhut mempercepat produksi B20 hingga menjadi B30 agar mengurangi impor minyak.

Luhut juga mengatakan, Jokowi meminta kesuksesan di pembangunan kompleks industri yang terintegrasi, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, diduplikasi di daerah lain.

"Sekarang ada Morowali dan kami tawarkan ke Amerika untuk melihat hydro power Kayan (Kalimantan Utara) dengan industrial estate yang besarnya sampai 50.000 hektar," ujar Luhut.

"Itu integrated industry yang terbesar. Akan kami selesaikan dalam lima tahun dan itu keinginan presiden dan kami akan kerja keras untuk itu," kata dia.

Adapun pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 350,79 miliar.

Anggaran tersebut naik Rp 79,25 miliar dari struktur program dan anggaran (SPA) yang diusulkan pada 22 Juli 2019 lalu yakni Rp 271,54 miliar.

Daftar Lengkap Menteri Kabinet Maju

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan daftar menteri dan anggota Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Rabu (23/10/2019) pagi.

Pengumuman dilangsungkan di Istana Kepresidenan. Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan jajaran kabinet duduk bersama-sama di tangga Istana.

Sambil duduk, Jokowi mengenalkan nama anggota kabinet satu per satu.

Nama yang disebut Jokowi kemudian berdiri memperkenalkan diri.

Berikut ini daftar lengkap Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang baru diumumkan Jokowi:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud MD

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan

4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy

5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno

6. Menteri Dalam Negeri: Jenderal (Pol) Tito Karnavian

7. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi

8. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto

9. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly

10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani

11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrief

12. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

13. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto

14. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo

15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar

16. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi

17. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo

18. Menteri Tenaga Kerja: Ida Fauziyah

19. Menteri Desa: Abdul Halim Iskandar

20. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono

21. Menteri Kesehatan: dr Terawan

22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim

23. Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi: Bambang Brodjonegoro

24. Menteri Sosial: Juliari Batubara

25. Menteri Agama: Jenderal (Purn) Fachrul Razi

26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama

27. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G Plate

28. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki

29. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati

30. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo

31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa

32. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Sofyan Djalil

33. Menteri BUMN: Erick Thohir

34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali

35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko

36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung

37. Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia

38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin

Baca: Tak Dapat Jatah Menteri dari Jokowi, Ini Pernyataan Demokrat hingga Rencana Pidato Politik SBY

Baca: Mendagri dan Kepala BNPP Tito Karnavian Akan Mengawali Kerjanya ke Papua Bersama Presiden Jokowi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cerita Luhut Jadi Menteri Lagi, Mau Angkat Koper hingga Ditelepon Istana Saat Mandi"