Saat Prabowo Akan Jadi Menteri Jokowi, Kembali Viral Video Santri yang Sebut Nama-nama Menteri

"Yang kalau tidak berubah akan dilantik besok lusa hari Rabu. Pagi sudah berkumpul di sini," ujarnya.

Mahfud mengaku diajak Presiden Jokowi  berbicara soal permasalahan hukum dan HAM.

Masalah pemberantasan korupsi juga jadi pembahasan.

Namun dia tidak diberi tahu akan menjadi menteri apa.

Selain soal hukum dan HAM, Mahfud mengaku sempat diisukan jadi menteri agama.

Partai NasDem Kasih Sinyal Jadi Oposisi

Dengan bergabungnya Prabowo Subianto dan Gerindra ke koalisi, Partai Nasdem memberikan sinyal siap menjadi oposisi pada pemerintahan kali ini.

Padahal, Partai Nasdem diketahui merupakan salah satu partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Sinyal tersebut diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh usai menghadiri pelantikan Jokowi-Ma'ruf di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Menurut dia, bila semua partai politik mendukung pemerintah, Partai Nasdem siap menjadi oposisi.

"Kalau tidak ada yang oposisi, Nasdem saja yang jadi oposisi," kata Surya seperti dilansir dari Kompas TV, Senin (21/10/2019).

Nama-nama yang dipanggil Jokowi

Hari ini, Senin (21/10/2019), Presiden Jokowi memanggil sejumlah kandidat calon menteri ke Istana Kepresidenan.

Hingga pukul 16.30 sudah ada sebelas orang yang menyambangi Istana.

Mereka yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, Bos Gojek Indonesia Nadiem Makarim, dan Bos NET TV Wishnutama.

Selanjutnya, pengusaha Erick Thohir, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Mensesneg Pratikno, relawan Jokowi-Ma'ruf Fadjroel Rachman dan peneliti Populi Center Nico Harjanto

Terakhir yang datang yakni Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Seperti diketahui, Partai Gerindra merupakan rival partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf saat pilpres lalu.

Surya sebelumnya menyatakan, bila seluruh partai menjadi koalisi pemerintahan, dikhawatirkan sistem check and balance akan hilang.

Padahal, sistem tersebut diperlukan di dalam negara demokrasi seperti yang dianut Indonesia.

"Kalau begitu check and balance tidak ada, tidak ada lagi yang beroposisi berarti demokrasi sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi negara otoriter, atau bermonarki," ujarnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri Bidang Pertahanan", dan Partai Nasdem Lempar Sinyal Siap Jadi Oposisi...