Kemenlu Angkat Bicara setelah DPO Veronica Kompori Australia Tekan Indonesia dalam Kasus Papua

Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menolak untuk memberi tanggapan.

Dia justru mempertanyakan kiprah Veronica tersebut.

"Sebagai seorang yang mengaku pakar hukum, sudah sepatutnya dia berkaca terlebih dahulu atas hal etika dan tanggung jawab hukumnya terhadap LPDP (lembaga beasiswa) yang telah membiayai pendidikannya di luar negeri selama ini," katanya.

"Dirinya jelas-jelas mengingkari kesepakatan yang ditandatanganinya dengan pihak LPDP," kata Jubir Kemenlu RI Faizasyah kepada jurnalis ABC Nurina Savitri.

Kurang menyentuh akar
Rusli, seorang pengamat hubungan internasional di sebuah lembaga riset terkenal di Jakarta yang tidak bersedia disebutkan identitas aslinya, mengatakan diplomasi Indonesia secara strategis sebenarnya tidak sepenuhnya dikontrol oleh Kemenlu.

"Ingat aspek intermestik dalam hubungan internasional," kata Rusli merujuk pada makna agar kebijakan luar negeri tidak hanya bersifat aspiratif, tetapi juga bersifat partisipatif.

"Bagaimanapun kondisi HAM di Papua bukan tugas Kemenlu. Ada tentara di sana," jelasnya.

Rusli menilai Kemenlu menjadi kerepotan karena pemangku kepentingan politik di level domestik membuat kerja-kerja diplomasi semakin berat.

"Nah dalam hal ini antara mengelola isu secara lebih manusiawi dengan menekankan isu keamanan juga repot," kata Rusli.

"Makanya di PBB kita selalu bicara dalam kacamata sovereignty (kedaulatan) bukan pada persoalan yang lebih menyentuh akar," jelasnya. (abc news indonesia)

Kemenlu Angkat Bicara setelah DPO Veronica Kompori Australia Menekan Indonesia dalam Kasus Papua

TAUTAN: Veronica Koman Mengadu ke Parlemen Australia, Minta Hentikan Kekerasan di Papua