Ali Ngabalin Mencecar KPK dan Imbau Tidak Baper dan GR karena Tak Dilibatkan Presiden Susun Kabinet

Ali Ngabalin Mencecar KPK dan Imbau Tidak Baper dan GR karena Tak Dilibatkan Presiden Susun Kabinet

"Ya itulah kewenangan presiden. Enggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu, enggak usah gede rasa, enggak usah GR lah," ujar Ali Ngabalin.

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilibatkan dalam pemilihan menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (15/10/2019), Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (LSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut KPK tidak perlu tersinggung atau terbawa perasaan alias baper.

Ali Ngabalin menegaskan bahwa pemilihan menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif Jokowi.

Sehingga Jokowi juga berhak menentukan apakah membutuhkan pertimbangan KPK atau tidak dalam memilih menteri di kabinetnya.

"Kalau presiden merasa perlu, presiden ajak bicara KPK. Kalau Presiden merasa apa yang ada dari pengetahuannya, ya sudah untuk apa tarik-tarik presiden dalam urusan itu," ujar Ali Ngabalin, Senin (14/10/2019).

Ali Ngabalin mengaku tidak tahu persis apa yang membuat Jokowi tidak melibatkan KPK dalam menunjuk menteri kabinetnya.

Diketahui Jokowi sempat melibatkan KPK untuk menunjuk menteri di kabinet kerja periode 2014-2019.

Ali Ngabalin pun meminta perubahan keputusan ini tidak membuat KPK tersinggung lantaran memang sudah kewenangan presiden.

"Ya itulah kewenangan presiden. Enggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu, enggak usah gede rasa, enggak usah GR lah," ujar Ali Ngabalin.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap nama-nama menteri yang ditunjuk Jokowi merupakan sosok berintergritas.

"Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," harap Laode M Syarif.

Laode M Syarif menyebut pemilihan menteri memang hak prerogatif presiden.

Sehingga pihak KPK tidak akan memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan menteri.