Jokowi Diwarning PDI P terkait Perppu Ganti UU KPK, PSI justru Dukung Segala Keputusan Presiden

Jokowi Diwarning PDI P terkait Perppu Ganti UU KPK, PSI justru Dukung Segala Keputusan Presiden

TRIBUN-MEDAN.com - Jokowi Diwarning PDI P terkait Perppu Ganti UU KPK, PSI justru Dukung Segala Keputusan Presiden.

//

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini dihadapkan pada berbagai persoalan politik yang dinilai sejumlah pihak, punya kompleksitas tinggi.

Baca: BEDA, Jokowi Keluarkan Perppu Dianggap gak Hormati DPR, Pengamat: Perppu Itu Veto bagi Presiden

Salah satunya datang dari para mahasiswa yang mendesak pemerintah mengeluarkan Perppu KPK untuk menggantikan UU KPK hasil revisi yang sudah disahkan.

Baca: LIVE TV ONLINE: Link Live Streaming Getafe vs Barcelona Siaran Langsung Liga Spanyol Sesaat Lagi

Baca: BEDA, Jokowi Keluarkan Perppu Dianggap gak Hormati DPR, Pengamat: Perppu Itu Veto bagi Presiden

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PSI Isyana bagus Oka menilai Jokowi mampu mengambil keputusan strategis dan positif untuk mengatasi masalah tersebut, sekaligus menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia.

"PSI yakin Jokowi sebagai seorang presiden dan negarawan akan mengambil keputusan-keputusan strategis yang baik dan positif," ungkap Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/9/2019).

Isyana Bagoes Oka juga menegaskan PSI tetap kokoh berdiri mendukung segala keputusan yang ditempuh Jokowi.

Baca: Ridwan Kamil Temui para Demonstran Malam Hari, Gelar Dialog Terbuka, Pesan Gubernur Jabar soal Demo

Baca: BEDA, Jokowi Keluarkan Perppu Dianggap gak Hormati DPR, Pengamat: Perppu Itu Veto bagi Presiden

Dukungan tersebut ia nilai menjadi penting bagi sang presiden, terutama dalam kondisi seperti sekarang.

"Presiden Jokowi perlu kekuatan politik yang memberikan masukan positif dalam proses pengambilan politik tersebut, sekaligus 'pasang badan' dengan segala konsekuensi politik yang mungkin terjadi karena keputusan itu," pungkasnya.

Warning dari PDIP

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto. (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto memberi warning kepada Presiden Joko Widodo jika tetap berani mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang (Perppu) berkaitan dengan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah direvisi oleh DPR.

Bambang Wuryanto mengingatkan bahwa DPR juga memiliki kewenangan tersendiri.

"Silakan, Presiden punya pertimbangan sendiri (terbitkan perppu), ngomong dengan pembantunya sendiri (menteri). Kami anggota DPR punya otoritas sendiri," kata Bambang.