Ini Cuitan Tajam Profesor LIPI soal Polisi Taliban vs Polisi India di KPK, Format Baru Macan Ompong

Ini Cuitan Tajam Profesor LIPI soal Polisi Taliban vs Polisi India di KPK, Format Baru Macan Ompong

TRIBUN MEDAN.com - Polemik revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan terpilihnya lima pimpinan KPK periode 2019-2023, semakin memanas.

Kini muncul isu Polisi Taliban versus Polisi India. Ada juga isu kelompok Taliban kuasai KPK.

Isu itu terus disuarakan kelompok tertentu.

Kelompok Taliban di KPK adalah stigmatisasi terhadap penyidik KPK yang tanpa pandang bulu melakukan penegakan hukum, melakukan operasi tangkap tangan (OTT), dan memproses sejumlah pejabat korup.

Penyebutan adanya Polisi Taliban Vs Polisi India dinilai sejumlah kalangan sebagai upaya pelemahan terhadap KPK.

Guru besar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pun membuat cuitan tajam menjelaskan kondisi sebenarnya di KPK.

Baca: TATA CARA Melamar di Bank Indonesia, BI Buka Lowongan,Nih Persyaratan Seleksi PCPM 34 Bank Indonesia

Baca: Viral Video Siswa Kejang-kejang saat sedang Bermain Game Online, Orangtua Beritahu Penyebabnya

Guru Besar LIPI itu adalah Profesor Syamsuddin Haris, yang sudah lebih dari 3 tahun meneliti KPK.

Syamsuddin Haris menegaskan, tak ada kelompok Taliban di KPK.

"Saya dan beberapa teman sdh lbh dari 3 thn terakhir melakukan kerjasama riset dgn rekan2 di @KPK_RI. Tdk ada Taliban," ujar Syamsuddin Haris.

Sebutan ada kelompok Taliban di KPK atau istilah Polisi Taliban Vs Polisi India adalah upaya dari institusi lain di Indonesia untuk melemahkan KPK sehingga kemudian bisa menguasai lembaga adhoc tersebut.

"Itu adalah isapan jempol belaka untuk membenarkan saudara tua (baca: polisi) masuk dan meng-obok2 KPK," tegas Syamsuddin Haris melalui akun twitternya, Sabtu (14/9/2019).

Syamsuddin Haris termasuk guru besar yang secara konsisten memberikan kritik keras upaya pelemahan KPK.

Syamsuddin Haris juga mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan KPK, terutama terkait revisi UU KPK.

Menurut Syamsuddin Haris, DPR sekarang bukan akan merevisi UU KPK, tetapi melakukan pembentukan KPK baru yang jadi macan ompong.

Simak cuitan Syamsuddin Haris terkait KPK.

@sy_haris Sep 11: Saya sdh baca. Ini bukan revisi tapi pembentukan UU baru krn hampir semua pasal diubah. KPK format lama dibubarkan dan dibentuk KPK baru yg macan ompong. Cc:
@PDI_Perjuangan @Gerindra @Golkar5 @NasDem @DPP_PKB @PDemokrat @PKSejahtera @Fraksi_PAN @DPP_PPP

@sy_haris Sep 13: Lengkap sdh skenario pelumpuhan @KPK_RI. Pak @jokowi mbiarkan capim yg diduga cacat integritas lolos ke DPR, bahkan kemudian dipilih sbg Ketua KPK. Pada saat bersamaan Presiden setuju mbahas usul revisi UU KPK dari DPR. Mereka lupa, di atas Presiden & DPR ada rakyat yg berdaulat.

@sy_haris· Sep 13: Ketika aspirasi dan hati nurani publik (tentang pentingnya integritas komisioner serta independensi lembaga antikorupsi) ternyata sekadar menjadi alas kaki kekuasaan. Hidup para oligark, hidup koruptor.

@sy_haris 23h: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 berada di angka 38, meningkat satu poin dibanding 2017, atau diperingkat 89 dari 180 negara. Itu artinya, kita butuh @KPK_RI yg kuat, independen & bebas dari intervensi lembaga lain. Apa jadinya jika KPK lumpuh?

Baca: Rossi dan Marquez Berseteru Lagi di GP San Marino, Begini Komentar Keduanya

Baca: Tim Promosi Norwich City Bikin Kejutan, Tumbangkan Manchester City 3-2

Sementara itu, penyidik Senior KPK Novel Baswedan juga pernah merespons soal adanya isu Polisi Taliban Vs Polisi India di antara kalangan penyidik.

Diberitakan Tribunnews.com, Novel Baswedan sempat dituding berpaham radikal karena sering mengenakan celana cingkrang dan memelihara jenggot.

"Kaitannya dengan apa disebut Taliban? Kaitannya dengan apa disebut radikal? Justru ketika seseorang mempunyai jenggot seperti saya, kadang menggunakan celana yang sedikit sesuai dengan sunah rasul, terus dipermasalahkan," ucap Novel bingung di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

Menurutnya, pihak-pihak yang menudingnya seperti itu kurang pengetahuan.

Novel menganggap ketika orang kurang pengetahuan, maka haruslah diberitahu.

"Tokoh-tokoh agama yang harus memberitahu orang bersangkutan. Tapi ketika ada perilaku saya ada yang disebut Taliban, saya justru pingin tahu perilaku yang mana, apakah menangkap koruptor dan kemudian tidak kompromi itu disebut radikal? Disebut Taliban?" tanya Novel.

Dia pun tak masalah disebut radikal, asal berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

"Kalau begitu disebut enggak masalah apa buat saya. Memang penting apa dikatakan apapun. Sekarang persepsinya apa? Kalau persepsinya adalah ternyata menangkap koruptor dan tidak kompromi dengan koruptor, saya ikhlas disebut radikal," katanya.

Novel pun tak ambil pusing jika stigma radikal dan Taliban melekat pada dirinya, asal tetap berkaitan pada pemberantasan korupsi.

Katanya, ia tidak sedang melakukan pencitraan.

"Kalau saya diolok-olok, kira-kira jadi hina enggak saya? Pasti tidak. Kalau dipuji-puji jadi mulia? Enggak juga. Ngapain saya pusing dengan hal demikian. Bukankah kalau kita berbuat baik, ada aja orang yang berbuat sebaliknya? Ketika berbuat kebaikan ingin mendapat pujian tentu tidak, tergantung dengan motivasinya. Saya bukan sedang menjadi caleg atau apapun yang perlu pencitraan. Jadi enggak penting buat saya," ujar Novel.

Baca: Istri 26 Tahun yang sedang Hamil Dibakar Suaminya pada Malam Hari, Musababnya Tak Pandai Memasak

Baca: Jadwal & Link Live Streaming MotoGP Malam Ini, Drama Rossi dan Marquez di Kualifikasi GP San Marino

Sebelumnya, isu tersebut Polisi Taliban vs Polisi India di KPK menyeruak di media sosial gara-gara tulisan penggiat di media sosial, Denny Siregar yang ia unggah pada (13/6/2019) lalu.

Di dalam tulisan berjudul 'Ada Taliban di Dalam KPK'? ia menyebut ada dua kelompok yang dikenal dengan nama 'Polisi Taliban' dan 'Polisi India'.

"Saya kurang tahu yang dimaksud dengan Polisi India. Mungkin mirip dengan Polisi India yang baru datang setelah kejadian sudah selesai," tulis Denny.

Sedangkan, 'Polisi Taliban' yang dia maksud, kata Denny lagi, adalah kelompok agamis dan ideologis.

Tanpa bukti yang jelas, Denny kemudian menuding kelompok Taliban di dalam KPK diklaim memiliki posisi yang sangat kuat.

Sehingga, merekalah yang menentukan kasus apa yang harus diangkat ke permukaan dan kasus mana yang dikandangkan.

Tulisan itu kemudian disebarluaskan oleh kader Nahdlatul Ulama, Akhmad Sahal melalui akun Twitternya @sahaL_AS.

Ditambah, pernyataan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, yang menyatakan isu internal di KPK layaknya Polisi Taliban dan Polisi India.

Neta menyayangkan konflik yang terjadi di internal KPK tersebut lantaran ketidaktegasan pimpinan KPK.

"Katanya ada polisi India dan ada polisi Taliban. Ini kan berbahaya. Taliban siapa? Kubu Novel (penyidik senior KPK, Novel Baswedan). Polisi India siapa? Kubu non-Novel. Perlu ada ketegasan komisioner untuk menata dan menjaga soliditas institusi ini," kata Neta.(*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul ISU KELOMPOK Taliban Kuasai KPK, Prof LIPI 3 Tahun Lebih Teliti di KPK Jelaskan Kondisi Sebenarnya