Presiden Umumkan Pindah Ibu Kota Pukul 13.00, Inilah 3 Lokasi di Kaltim yang Dianggap Potensial

Presiden Umumkan Pemindahan Ibu Kota Pukul 13.00, Ini 3 Daerah di Kaltim yang Dianggap Potensial

TRIBUN MEDAN.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengumumkan lokasi baru ibu kota negara pada Senin (26/8/2019) siang pukul 13.00 WIB.

Santer beredar kabar bahwa ibu kota negara akan ditetapkan di Provinsi Kalimantan Timur.

Namun, gonjang-ganjing daerah di Kaltim yang akan jadi ibu kota pun tak kalah ramai.

Sejauh ada diprediksi ada tiga kawasan yang akan menjadi titik ibu kota negara, yakni Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara, Sepaku, dan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Alasannya, karena keduanya dekat Balikpapan.

"Lokasi calon ibu kota sudah ditetapkan di Kaltim meski belum diputuskan titik persisnya, namun berdasarkan analisaku, di tiga kawasan itu," ujar Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (PKPPKD) Universitas Mulawarman Samarinda Dr Aji Sofyan Effendi di Samarinda, Sabtu seperti ditulis Antara.

Baca: TERUNGKAP Jaringan dan Pergerakan KKB Egianus Kagoya Masuk ke Kota Mawena dan Kabur via Rute Klasik

Baca: Viral Video Wanita Semprotkan Anti Nyamuk ke Rambut Anaknya untuk Hilangkan Kutu, Ini Bahayanya

Baca: Tamara Bunuh Anaknya karena Pengadilan Putuskan Anaknya di Bawah Asuhan Mantan Suami

Ia meyakini, tim pusat akan memilih salah satu dari tiga lokasi ini.

Bahkan, bisa jadi ketiganya untuk pengembangan ke depan karena masing-masing titik merupakan kawasan strategis dan memiliki keunggulan antara lain lahan luas, aman, dan jauh dari pemukiman.

Dia menambahkan, seandainya ibu kota kemudian diputuskan di Samboja, maka kawasan Sepaku-Penajam tetap diuntungkan karena akan menjadi daerah penyangga.

Bahkan, untuk pemukiman pegawai, diperkirakan sebanyak 1,5 juta jiwa juga lebih tepat diarahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jika memang untuk perumahan pegawai mengarah ke Penajam, lanjutnya, maka Penajam Paser Utara akan diuntungkan dalam banyak hal.

Sebab, ada percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang dimulai dari menyelesaikan pembangunan Jembatan Pulau Balang untuk menghubungkan Balikpapan-Penajam.

"Total anggaran yang akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar awal persiapan ibu kota baru ini kan Rp 466 triliun secara tahun jamak yang pembangunannya dimulai dari tahun 2021.”

“Anggaran awal yang akan dikeluarkan kemungkinan Rp 50 triliun.

“Inilah salah satunya bisa untuk Jembatan Pulau Balang," ucap Aji.

Baca: Irjen Paulus Waterpauw Temukan Fakta Mengejutkan dalam Kerusuhan Papua: Bukan Pekerjaan Orang Biasa

Baca: Griezmann Akhiri Kutukannya di Camp Nou setelah Tak Mampu Buat Gol di Barcelona Sejak Lama

Sementara, berdasarkan dokumen rencana pemindahan ibu kota Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dipilihnya Kaltim menjadi ibu kota baru karena memiliki beberapa keunggulan.

Keunggulan itu antara lain memiliki dua bandara besar, yakni Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan kemudian Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda.

Selanjutnya, terdapat jalan tol Balikpapan-Samarinda, memiliki Pelabuhan Semayang, infrastruktur jaringan energi dan air bersih, struktur demografi heterogen atau sebagian besar penduduknya merupakan pendatang yang tentu lebih terbuka berinteraksi dan menerima perubahan, kemudian masuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Atas berbagai keunggulan ini, maka lokasi ibu kota tidak jauh dari tiga kawasan yang saya sebut tadi. Setelah ibu kota benar-benar pindah, maka infrastruktur dasar akan terpenuhi yang pada akhirnya akan menurunkan incremental capital rasio (icor) alias produksi, konsumsi dan distribusi barang/jasa mengecil sehingga mampu meningkatkan investasi," ucap Aji.

Baca: Barcelona Minta Ijin Orang Tua Ansu Fati untuk Mainkan Anaknya karena Masih Berusia 16 Tahun

Baca: Tawa Bahagia Berubah Jadi Jerit Tangis, Pasangan Suami Istri Meninggal 5 Menit setelah Menikah

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah menyiapkan draf Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penataan Kawasan Khusus Non Komersial di lokasi ibu kota negara, Bukit Soeharto.

Kurang lebih 200 ribu hektar lahan di kawasan itu telah siap.

Lahan itu menjurus ke sisi timur Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sisi barat Kabupaten Kutai Kertanegara, termasuk luas Taman Hutan Raya Bukit Soeharto 64.814,98 hektar.

Lewat Pergub, luasan lahan tersebut tak bisa diperjualbelikan oleh siapapun.

Sebab, semua kawasan adalah lahan milik negara.

“Kami akan teken, begitu lokasi pasti ditentukan Presiden,” ungkap Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Kamis (22/8/2019) saat ditemui awak media di kediamannya, Jalan Adipura, Samarinda.

Baca: Wakil Ketua DPRD Sulut dari Demokrat Mendadak Gerayangi Tubuh ES di Mobil Lontarkan kata tak Senonoh

Baca: Meski Sudah Buat Perjanjian Perdamaian dengan Anthony Hilenaar, Kriss Hatta Tetap Jalani Persidangan

Isran mengatakan, draf Pergub sudah ada. Namun, belum dicantumkan lokasi pasti karena belum ada penentuan.

“Begitu diumumkan, kami tinggal masukkan titik koordinat,” kata Isran lagi.

Jika luasan lahan tersebut ditemukan overlap dengan izin konsesi tambang batu bara atau perkebunan, maka menunggu hingga izin selesai.

Tak akan diperpanjang lagi.

Isran menegaskan,semua kawasan yang ada di Bukit Soeharto adalah milik negara.

Jika ada warga yang bermukim di sana, diberi pilihan pindah atau tetap menetap namun ditata kembali.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tiga Prediksi Lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur"