Jelang Jokowi Umumkan Pindah Ibu Kota RI, Gubernur Kaltim Isran Noor Sambangi Istana Kepresidenan

Jelang pengumuman pemindahan ibu kota, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor terlihat datang ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Editor: Juang Naibaho
Tribunkaltim.co/Nalendro Priambodo Gubernur Kaltim Isran Noor
Gubernur Kaltim Isran Noor 

Jelang jokowi Umumkan Pindah Ibu Kota RI, Gubernur Kaltim Isran Noor Sambangi Istana Kepresidenan

TRIBUN MEDAN.com - Jelang pengumuman pemindahan ibu kota, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor terlihat datang ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/8/2019).

Isran Noor mengaku mendapat undangan untuk datang ke Istana Kepresidenan saat Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia, yang dijadwalkan Senin (26/8/2019) pukul 13.00 WIB.

"Saya diundang oleh protokol untuk datang ke konferensi pers. Tapi tidak tau konferensi pers-nya seperti apa," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Isran menyatakan sebelumnya, Ia sudah menyampaikan tawaran lokasi kepada Jokowi dan tim pengkaji di Kaltim untuk menjadi lokasi ibu kota baru, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Dua kabupaten itu terhubung dan itu yang kita tawarkan yang kita sampaikan kepada Pak Presiden," katanya.

Namun, Isran belum mengetahui apakah nantinya Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota baru ke wilayah Kaltim.

"Belum tahu," ujarnya.

Siang ini, Presiden Jokowi akan mengumumkan lokasi ibu kota baru, setelah mendapat kajian terakhir dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas.

Baca: Karyawan RS Martha Friska Ngaku hanya Dibayar Rp 300 - Rp 500 ribu per Bulan

Baca: Wakil Ketua DPRD Sulut dari Demokrat Mendadak Gerayangi Tubuh ES di Mobil Lontarkan kata tak Senonoh

Baca: TERUNGKAP Jaringan dan Pergerakan KKB Egianus Kagoya Masuk ke Kota Mawena dan Kabur via Rute Klasik

Pada Jumat (23/8/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menghadap Presiden Jokowi di Istana untuk menyerahkan dua kajian terkait ibu kota baru.

"Saya dipanggil Presiden, sekaligus kami menyerahkan detail kajian yang kemarin masih diminta Pak Presiden mengenai ibu kota baru," kata Bambang di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Diketahui, sampai sekarang Jokowi belum memutuskan lokasi ibu kota baru, apakah di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur, karena masih menunggu dua kajian terakhir.

"Dua detail itu terkait dengan struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan kota baru. Jadi sudah kami serahkan, dan Presiden akan melihat dan mereview, mudah-mudahan setelah itu akan ambil keputusan," tutur Bambang.

3 Lokasi

Sejauh ada diprediksi ada tiga kawasan yang akan menjadi titik ibu kota negara, yakni Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara, Sepaku, dan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Alasannya, karena keduanya dekat Balikpapan.

"Lokasi calon ibu kota sudah ditetapkan di Kaltim meski belum diputuskan titik persisnya, namun berdasarkan analisaku, di tiga kawasan itu," ujar Ketua Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (PKPPKD) Universitas Mulawarman Samarinda Dr Aji Sofyan Effendi di Samarinda, Sabtu seperti ditulis Antara.

Ia meyakini, tim pusat akan memilih salah satu dari tiga lokasi ini.

Bahkan, bisa jadi ketiganya untuk pengembangan ke depan karena masing-masing titik merupakan kawasan strategis dan memiliki keunggulan antara lain lahan luas, aman, dan jauh dari pemukiman.

Baca: Irjen Paulus Waterpauw Temukan Fakta Mengejutkan dalam Kerusuhan Papua: Bukan Pekerjaan Orang Biasa

Baca: Pria 21 Tahun yang Pertama Kali Dihukum Kebiri di Indonesia, Kasus Pencabulan 9 Anak

Dia menambahkan, seandainya ibu kota kemudian diputuskan di Samboja, maka kawasan Sepaku-Penajam tetap diuntungkan karena akan menjadi daerah penyangga.

Bahkan, untuk pemukiman pegawai, diperkirakan sebanyak 1,5 juta jiwa juga lebih tepat diarahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jika memang untuk perumahan pegawai mengarah ke Penajam, lanjutnya, maka Penajam Paser Utara akan diuntungkan dalam banyak hal. Sebab, ada percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang dimulai dari menyelesaikan pembangunan Jembatan Pulau Balang untuk menghubungkan Balikpapan-Penajam.

"Total anggaran yang akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar awal persiapan ibu kota baru ini kan Rp 466 triliun secara tahun jamak yang pembangunannya dimulai dari tahun 2021.”

“Anggaran awal yang akan dikeluarkan kemungkinan Rp 50 triliun.

“Inilah salah satunya bisa untuk Jembatan Pulau Balang," ucap Aji.

Baca: Stres karena Kebanyakan PR Sekolah, Pelajar SMP Bunuh Diri, Ucapkan Terimakasih Sudah Dirawat

Baca: Griezmann Akhiri Kutukannya di Camp Nou setelah Tak Mampu Buat Gol di Barcelona Sejak Lama

Sementara, berdasarkan dokumen rencana pemindahan ibu kota Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dipilihnya Kaltim menjadi ibu kota baru karena memiliki beberapa keunggulan.

Keunggulan itu antara lain memiliki dua bandara besar, yakni Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan kemudian Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda.

Selanjutnya, terdapat jalan tol Balikpapan-Samarinda, memiliki Pelabuhan Semayang, infrastruktur jaringan energi dan air bersih, struktur demografi heterogen atau sebagian besar penduduknya merupakan pendatang yang tentu lebih terbuka berinteraksi dan menerima perubahan, kemudian masuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Atas berbagai keunggulan ini, maka lokasi ibu kota tidak jauh dari tiga kawasan yang saya sebut tadi. Setelah ibu kota benar-benar pindah, maka infrastruktur dasar akan terpenuhi yang pada akhirnya akan menurunkan incremental capital rasio (icor) alias produksi, konsumsi dan distribusi barang/jasa mengecil sehingga mampu meningkatkan investasi," ucap Aji.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah menyiapkan draf Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penataan Kawasan Khusus Non Komersial di lokasi ibu kota negara, Bukit Soeharto.

Kurang lebih 200 ribu hektar lahan di kawasan itu telah siap.

Lahan itu menjurus ke sisi timur Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sisi barat Kabupaten Kutai Kertanegara, termasuk luas Taman Hutan Raya Bukit Soeharto 64.814,98 hektar.

Lewat Pergub, luasan lahan tersebut tak bisa diperjualbelikan oleh siapapun.

Sebab, semua kawasan adalah lahan milik negara. “Kami akan teken, begitu lokasi pasti ditentukan Presiden,” ungkap Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Kamis (22/8/2019) saat ditemui awak media di kediamannya, Jalan Adipura, Samarinda.

Isran mengatakan, draf Pergub sudah ada. Namun, belum dicantumkan lokasi pasti karena belum ada penentuan.

“Begitu diumumkan, kami tinggal masukkan titik koordinat,” kata Isran lagi.

Jika luasan lahan tersebut ditemukan overlap dengan izin konsesi tambang batu bara atau perkebunan, maka menunggu hingga izin selesai. Tak akan diperpanjang lagi.

Isran menegaskan,semua kawasan yang ada di Bukit Soeharto adalah milik negara. Jika ada warga yang bermukim di sana, diberi pilihan pindah atau tetap menetap namun ditata kembali.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gubernur Kaltim Sambangi Istana, Jelang Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru RI

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved