Forak Heran Pemkab Deliserdang Menghaburkan Uang hingga Minta TP4D Dibubarkan karena Tidak Berfungsi

Forak Heran Pemkab Deliserdang Menghaburkan Uang hingga Minta TP4D Dibubarkan karena Tidak Berfungsi

TRIBUN-MEDAN.com-Forak Heran Pemkab Deliserdang Menghaburkan Uang hingga Minta TP4D Dibubarkan karena Tidak Berfungsi.

Forum Anti Korupsi (Forak) Kabupaten Deliserdang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Deliserdang dan DPRD Deliserdang Senin, (26/8/2019).

Aksi yang dilakukan menuntut dan menyinggung berbagai hal mulai dari persoalan di pendidikan, kesehatan, proyek-proyek yang dianggap mubajir hingga pengawasan Jaksa yang dianggap lemah.

Saat itu ada beberapa orang yang saling bergantian untuk berorasi.

Untuk masalah pendidikan yang disinggung adalah perihal dugaan korupsi yang mereka sebut diduga dilakukan oleh mantan Kadis Pendidikan Deliserdang, WH.

Selain itu juga sempat disinggung agar ada kesejahteraan bagi guru honorer. Untuk masalah kesehatan yang disinggung adalah pelayanan di RSUD Deliserdang.

"RSUD Deliserdang itu adalah rumah sakit kebanggaan warga Deliserdang. Saat ini pelayanannya menurun. Kami mensinyalir ada Direktur bayangan di rumah sakit itu," ucap salah satu koordinator aksi, Muhari.

Mereka menganggap wajar kalau pelayanan di RSUD Deliserdang menjadi menurun dan direkomendasikan turun tipe dari B menjadi C oleh Kementerian Kesehatan.

Baca: Pelaku Sabet Leher Korban Gara-gara Cekcok Mulut, Insiden Berdarah di Restoran Mal Pluit Village

Baca: Menilik Benda-benda yang Jadi Suvenir di Resepsi Pernikahan Cut Meyriska dan Roger Danuarta

Baca: BREAKING NEWS: 2 Tahun Gaji Dicicil dan Jumlah Tidak Menentu, Karyawan RS Martha Friska Gelar Demo

Namun demikian mereka tidak dapat menyebutkan siapa orang yang mereka maksud sebagai Direktur bayangan di rumah sakit tersebut.

Mereka heran mengapa Pemkab Deliserdang juga terlalu boros untuk hal-hal yang dianggap tidaklah begitu menyentuh kepada masyarakat kecil.

Baca: Presiden Umumkan Pindah Ibu Kota Pukul 13.00, Inilah 3 Lokasi di Kaltim yang Dianggap Potensial

Baca: Meski Sudah Buat Perjanjian Perdamaian dengan Anthony Hilenaar, Kriss Hatta Tetap Jalani Persidangan

"Kami mengidentifikasi ada anggaran Rp 350 milyar untuk membuat (mengelola) taman buah. Kami anggap ini sia-sia dan merupakan pemborosan. Kami minta transparansi pihak terkait, agar uang negara dikelola dengan baik demi rakyat. Masyarakat kecil tidak lah butuh taman buah karena banyak hal lain yang diperlukan masyarakat," kata Muhari.

Mereka heran mengapa di Kabupaten Deliserdang banyak penghambur-hamburan uang.

Persoalan rumah dinas pejabat eselon II yang berada di area lingkungan kantor Bupati juga sempat disinggung karena banyak yang setelah lama berdiri dan dilakukan direnovasi dengan menggunakan APBD akhirnya ditinggalkan tanpa dihuni sama sekali.

Karena kondisi itu rumah pun menjadi terbengkalai.

Baca: Jokowi Mohon Ridho Allah SWT Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Diumumkan Siang Ini Lokasinya. . .

Baca: Wakil Ketua DPRD Sulut dari Demokrat Mendadak Gerayangi Tubuh ES di Mobil Lontarkan kata tak Senonoh

"Rumah dinas terbengkalai, tidak dihuni, untuk apa itu rupanya?, kemana mereka, buat apa dibuat dan tidur dimana mereka, kami melihat banyak yang kosong," kata Muhari.

Baca: Barbie Kumalasari Nyanyi hingga Penonton Kabur, Ayu Ting Ting Datang jadi Penyelamat

Baca: Ahok BTP Hadiri Pelantikan DPRD DKI Jakarta, Djarot Ucapkan Selamat

Baca: Viral Video Wanita Semprotkan Anti Nyamuk ke Rambut Anaknya untuk Hilangkan Kutu, Ini Bahayanya

Mengenai pengawasan Jaksa mereka juga mendesak agar DPRD Deliserdang bisa membuat Pansus untuk membubarkan TP4D (Tim Pengawal Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah).

"Enggak berfungsi itu karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak berguna untuk dijalankan, tidak berguna dibuat,"kata Muhari.

(dra/tribun-medan.com).