Dalam Pidato Kenegaraan, Presiden Joko Widodo Meminta Izin untuk Memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

Sandiaga berpandangan, pemindahan ibu kota belum menjadi prioritas.

Ia mengingatkan, pemindahan pusat pemerintahan harus dilakukan hati-hati dengan kajian menyeluruh.

Menurut Sandiaga, ada potensi kenaikan harga lahan dan properti di seluruh Pulau Kalimantan, wilayah yang disebut-sebut kandidat kuat ibu kota baru.

Selain itu, kata Sandiaga, hal ini juga bisa meningkatkan biaya hidup yang tidak terjangkau bagi masyarakat setempat sehingga seharusnya menjadi fokus ke depan.

"Sangat (besar) dampaknya dan kita harus belajar daripada kesuksesan dan kegagalan dari pemindahan itu ibu kota di beberapa negara lain," ucap Sandiaga.

Wakil ketua DPR-RI Fahri Hamzah juga melayangkan kritik.

Ia menilai, Jakarta terlalu bersejarah untuk ditinggalkan.

Menurut dia, ibu kota saat ini menyimpan peninggalan bersejarah yang diwariskan para pendiri bangsa.

Fadli mengatakan, Jakarta dengan Pelabuhan Sunda Kelapa-nya melambangkan kepemilikan ibu kota akan tradisi maritim.

Ia juga menyebut, jika pusat pemerintahan dipindah, maka akan menghilangkan tradisi itu.

Tak hanya wilayahnya saja, gedung-gedung seperti Istana Kepresidenan juga terlalu bersejarah untuk ditinggalkan.

Jokowi, kata Fahri, tidak mendapat feeding yang baik dari menteri-menterinya mengenai wacana ini.

Ia menyarankan, daripada memindahkan ibu kota, lebih baik jika pemerintah meratakan kebijakan di wilayah-wilayah lainnya.

"Saya ingin pemerintah mengerti posisi Jakarta," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pidato Kenegaraan Jokowi dan Wacana Pemindahan Ibu Kota..."