Dalam Pidato Kenegaraan, Presiden Joko Widodo Meminta Izin untuk Memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

Sebelumnya, Ketua DPD Oesman Sapta Odang menyampaikan sepakat dengan wacana tersebut.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah hal agar pemindahan ibu kota berjalan lancar, termasuk terkait penyediaan anggaran.

Dalam hal pendanaan, Jokowi pernah mengatakan, pemindahan dan pembangunan pusat pemerintahan baru membutuhkan dana mencapai Rp 466 triliun.

Rencana ini, menurut Anggota Komisi IX DPR Mukhamad Misbakhun, dinilai sebagai upaya Presiden untuk membangun Indonesia dari daerah pinggir.

"Rencana memindahkan ibu kota itu adalah sebuah upaya luar biasa dari Presiden Jokowi agar pembangunan di Indonesia ini bisa merata, pembangunannya tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi menyebar ke seluruh pelosok Nusantara," ujar dia.

Adapun, jika pemerintah berniat untuk merealisasikan rencana tersebut, Misbakhun meminta pemerintah agar segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota kepada DPR.

Tanggapan tokoh bangsa

Meski demikian, ada yang berpandangan bahwa rencana pemindahan ibu kota masih mentah.

Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon menilai, kajian pemerintah terkait hal tersebut masih lemah dan belum dapat direalisasikan dalam lima tahun ke depan.

Fadli menyarankan, pemerintah seharusnya mengkaji berbagai aspek lebih dalam, termasuk terkait pendanaan, kesiapan infrastruktur, lahan, hingga sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan publik sehingga tetap bisa berjalan secara efektif dan efisien.

"Tentu harus ada rumusan rancangan yang serius. Kalau kita pelajari di negara lain, itu mereka merancang dengan waktu cukup lama, time table-nya jelas. Jadi bukan sekadar statement saja," ujar Fadli, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, harus ada pertimbangan dari berbagai aspek terhadap wacana tersebut. Fadli mempertanyakan, apakah hal ini menjadi prioritas di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

"Ada perang dagang, utang semakin membesar, daya beli menurun, dan sebagainya. Ini harus dipikirkan," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Pendapat yang hampir sama diutarakan calon wakil preiden pada Pemilihan Umum 2019, Sandiaga Uno.