Ferdinand Hutahaean Ingin Partai Demokrat Gabung Jokowi, Alasan Politisi PDI P Bilang Terlambat

Ferdinand Hutahaean Ingin Partai Demokrat Gabung Jokowi, Alasan Politisi PDI P Bilang Terlambat

TRIBUN-MEDAN.COM - Ferdinand Hutahaean Ingin Partai Demokrat Gabung Jokowi, Alasan Politisi PDI P Bilang Terlambat

//

Ketua DPP PDI-Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai sudah terlambat jika ada keinginan Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Maruf Amin.

Baca: Rocky Gerung Angkat Bicara Anies Baswedan Dibully, Ungkap tak hanya Warga DKI, 23 Janji & Reklamasi

KPU sudah mengumumkan pemenang pemilu legislatif dan pilpres.

Dan pelantikan presiden tinggal menunggu 20 Oktober.

Menurut Andreas yang anggota DPR RI, seharusnya Demorkat gabung sebelum Pemilihan Presiden (Pilrpes) pada 17 April 2019 lalu. Bukan sekarang.

"Seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," ujar Andreas, Anggota Komisi I DPR RI.

Baca: Whatsapp Terkini: Cara Mengatasi Memori HP gak Cepat Full, Ruang Penyimpanan Foto, Video dan GIF

Baca: Rocky Gerung Angkat Bicara Anies Baswedan Dibully, Ungkap tak hanya Warga DKI, 23 Janji & Reklamasi

Namun pernyataan ini juga bisa diartikan, partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf.

Andreas Pareira menduga, keinginan Demokrat mendukung Jokowi-Maruf karena berharap akan ada power sharing dalam kabinet nanti.

Dia yakin Jokowi akan jeli dalam menilai banyaknya dukungan yang mengalir terus setelah dinyatakan KPU sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Soal ini tentu presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pascakemenangan dan mengelola dukuangan-dukungan tersebut sehingga pemerintahan lima tahun kedepan tetap efektif.”

Belakangan, Partai Demokrat mulai terbuka menunjukkan sikap politik untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang akan berkausa 2019-2024.

Hal ini dikemukakan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

"Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ferdinand, awal pekan ini.