Rocky Gerung Sebut Elit Politik Kubu Oposisi Harusnya Sama Kedudukannya dengan Perdana Menteri

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara mengenai peta koalisi pasca-Pilpres 2019.

Menurut Fahri Hamzah, masih adanya tarik ulur partai pendukung Prabowo-Sandi masuk ke dalam pemerintahan, disebabkan tidak memiliki konsep yang jelas mengenai oposisidan koalisi.

"Tarik ulur itu karena enggak punya konsep," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

"Jadi semuanya, bagi yang di luar maupun yang di dalam, itu enggak punya konsep tentang apa itu oposisi dan apa itu koalisidalam sistem presidensialisme."

"Enggak ada yang ngerti tentang ini, makanya bingung," sambungnya.

Menurut Fahri Hamzah, dalam negara dengan sistem presidensial, maka otomatis parlemen merupakan oposisi.

Presiden dipilih secara langsung sebagai eksekutif yang menjalankan roda pemerintah, dan anggota DPR juga dipilih langsung sebagai legislatif yang memiliki tugas pengawasan.

"Maka di dalam presidensialisme itu tidak ada oposisi. Tetapi dalam presidensialisme itu, otomatis legislatif itu menjadi oposisi, gitu loh."

"Nah, ini poin-poin menurut saya mereka itu enggak paham," ucapnya.

Menurutnya juga, tarik ulur yang terjadi bukan hanya karena tidak jelasnya konsep, melainkan juga karena ketidakpahaman terhadap konsep koalisi dan oposisi.

Contohnya, menurut Fahri Hamzah, bila ada partai yang sebelumnya berada di luar koalisi pemerintah, kemudian bergabung dan mendapatkan jatah satu kursi menteri.

Lalu, hanya karena jatah satu menteri tersebut, fraksi partainya di DPR tidak bisa mengkritik.

"(Padahal) akad dia dengan rakyat itu oposisi. Jadi dalam pemerintahan presidensil, oposisi diciptakan oleh rakyat melalui pemilihan legislatif," terangnya.

Sebelumnya, pengamat politik Tony Rosyid memprediksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat akan merapat ke koalisi partai pendukung Jokowi-Maruf Amin.

Apalagi, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur sudah resmi bubar.