Pilkada Medan

Ini Tiga Penyebab Teramat Rendahnya Partisipasi Pemilih

Teramat rendahnya partisipasi masyarakat kota Medan disebabkan juga tingkah polah para elite partai politik.

Tribun Medan/ Feriansyah Nasution
Komisioner KPU Medan tandatangani rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada Medan, Rabu (16/12/2015). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Joseph Ginting

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Teramat rendahnya partisipasi masyarakat kota Medan untuk turut serta pada pemilihan wali kota dan wakil Wali Kota Medan periode 2016-2021, disebabkan juga tingkah polah para elite partai politik.

Hal ini dinyatakan oleh Elfanda Ananda, pengamat sosial politik Sumatera Utara menanggapi tudingan Tim Sukses pasangan calon nomor urut dua, Ramadhan Pohan-Eddie Kesuma (REDI) bahwa tingginya angka "golput" ini akibat kegagalan komisioner menyelenggarakan Pilkada Medan 2015.

"Tudingan tim sukses REDI bahwa ini kegagalan komisoner perlu diuji dan dibuktikan," katanya kepada www.tribun-medan.com, Kamis (17/12/2015).

Elfanda tidak menampik bahwa secara teknis ada juga disebabkan penyelenggara.

"Namun, kelihatannya dari tahun ke tahun terus diperbaiki. Misalnya transparansi data pemilih lewat web, pakai KTP dan didukung aparatur pemerintah dalam pendataan yang terus diperbaiki," ujarnya.

Namun, kata Elfanda, perbaikan sistem pemilu oleh KPU tersebut berbanding terbalik dengan perilaku parpol baik tingkat pusat sampai daerah.

"Parpol tidak demokratis dalam pencalonan. DPP dan Ketua Partai sangat dominan, suara DPC dan DPD sering terabaikan, apalagi rakyat," ungkapnya.

Menurut Elfanda, proses penjaringan hanya kamuflase dan seolah-olah demokratis. Penentu tetap oleh pemilik partai.

"Selain itu, biaya politik tetap besar dalam mendapatkan perahu sehingga banyak calon pemimpin tereleminasi," katanya lagi.

Berikut hasil riset yang dilakukan tim Elfanda ada tiga penyumbang terbesar rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak di Kota Medan.

1. Sistem pemilu yang dibuat parpol di senayan gagal menghasilkan kader parpol sebagai pemimpin daerah.

2. Pengawasan parpol terhadap kepala daerah akan praktik korupsi dianggap gagal.

3. Tidak transparannya parpol dalam memajukan pasangan calon.

Khusus untuk Pilkada Medan, dari sisi figur, menurut Elfanda, keduanya tidak ada yang bisa ditonjolkan keberhasilannya.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved