Sengketa Ruko Delimas Memanas: Aroma 'Tebang Pilih' di Balik Rencana Eksekusi Pemkab

TRIBUN-MEDAN.COM - Puluhan pedagang di Kompleks Ruko Delimas, Lubuk Pakam, merasa cemas jelang tenggat eksekusi oleh Pemkab Deliserdang, 22 April 2026.

Mereka terhimpit di bawah bayang-bayang intimidasi, sementara legalitas kepemilikan mereka menjadi 'bola panas' yang siap meledak di meja hijau.

Pemkab Deli Serdang bersikukuh bahwa langkah eksekusi ini adalah konsekuensi hukum karena masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) telah jatuh tempo sejak September 2025.

Namun, narasi berbeda datang dari sekitar 40 pemilik ruko yang merasa hak mereka "digantung" tanpa kepastian.

Amin, salah satu pemilik ruko, mengungkapkan rasa frustrasinya.

Ia mengklaim telah menunjukkan itikad baik dengan mengajukan perpanjangan HGB jauh-jauh hari sejak tahun 2023.

"Pemkab tidak memberi respon sama sekali. Padahal dalam perjanjian HGB awal, Pasal 8 dengan jelas menjamin hak kami untuk mengajukan perpanjangan sesuai undang-undang yang berlaku," tegas Amin kepada wartawan Tribun Medan.

Kasus ini kian pelik setelah tim kuasa hukum dari LBH Keadilan Sumatera Utara: Thomson Hutahaean, Rinaldo Butarbutar, Yan Robert Tambunan, Polmar Lumban Gaol, dan Baik Budi Manullang, menemukan sejumlah anomali di lapangan.

Kebijakan Tebang Pilih: Di tengah penolakan massal perpanjangan HGB, ditemukan fakta adanya tiga sertifikat HGB yang justru berhasil diterbitkan.

Selain itu sejumlah pedagang pun sudah membayar uang muka pengurusan HGB sebesar Rp 5 juta per unit.

"Ini membuktikan karut-marut birokrasi di Pemkab Deliserdang," ucap Thomson Hutahaean.

Menanti Dialog atau Jalur Hukum?

Hingga saat ini, para pedagang masih menaruh harapan pada jalur diplomasi.

Mereka mendesak untuk bertemu langsung dengan Bupati Deli Serdang guna meluruskan benang kusut ini tanpa perlu ada tindakan represif di lapangan.

Namun, jika suara mereka terus diabaikan, tim kuasa hukum telah bersiap mengambil langkah ekstrem.