Gelar Rapat Khusus, Deliserdang Percepat Program IBM Kementerian PUPR

TRIBUN-MEDAN.com, LUBUKPAKAM - Pemerintah Kabupaten Deliserdang mempercepat kesiapan dalam mengikuti program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Untuk hal ini, Pemkab pun sempat membuat rapat khusus di kantor Bupati, Kamis (26/3/2026). Rapat dipimpin Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Zainal Abidin Hutagalung mewakili Bupati.

Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Kementerian PUPR adalah program pembangunan infrastruktur berskala kecil atau sederhana yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, guna meningkatkan pelayanan dasar, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pemulihan ekonomi.

Tujuan dari program ini memberdayakan masyarakat, mengurangi pengangguran (padat karya tunai), dan meningkatkan prasarana permukiman.

“Seluruh jajaran harus bergerak cepat dan proaktif dalam memenuhi persyaratan. Kesiapan administrasi dan teknis harus segera dituntaskan agar peluang program dari pusat dapat dimanfaatkan optimal,” ujar Zainail Abidin Hutagalung.

Baca juga: Cerita Warga Sibolga: Infrastruktur Dibenahi, Harapan Ekonomi Kembali Tumbuh 

Ada pun program yang dibahas meliputi pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat), serta Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Disampaikannya, sejumlah wilayah telah menyatakan kesiapan diantaranya Kecamatan Bangun Purba yang telah menyiapkan lahan dan dukungan awal.

Untuk itu, pemerintah desa diminta segera mengambil langkah konkret, khususnya dalam pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kita ingin program ini berjalan optimal dan memberikan dampak nyata. Karena itu, kesiapan harus benar-benar matang sejak awal,” kata Hutagalung.

Rapat tersebut turut dihadiri pimpinan perangkat daerah, camat, dan kepala desa terkait sebagai bentuk penguatan koordinasi lintas sektor.