Tingkatkan Pertanian, Komunitas Masyarakat Adat di Natumingka Bernafas Lega Usa Izin PT TPL Dicabut

Tingkatkan Pertanian, Komunitas Masyarakat Adat di Natumingka Bernafas Lega Usa Izin PT TPL Dicabut

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Masyarakat adat di Natumingka, Komunitas Masyarakat Adat Punduraham Simanjuntak bernafas lega setelah pemerintah pusat mencabut izin PT TPL. 

Masyarakat adat di kawasan tersebut mengelola lahannya tanpa ada intimidasi dari perusahaan pengolahan kayu tersebut. 

Kini, mereka sudah mulai mendapatkan hasil pertanian, misalnya jagung, kopi, dan tanaman holtikultura lainnya di lahannya. 

Ketua Masyarakat Adat Punduraham Simanjuntak, Nelson Simanjuntak (43) mengisahkan perjuangan mereka mempertahankan lahan peninggalan leluhur mereka. Tanah tersebut sudah dioleh lebih dari 10 keturunan. 

"Polemik datang setelah PT Indorayon yang berganti dengan PT TPL sekitar tahun 1986. Program reboisasi yang dulunya penanaman pohon pinus berubah menjadi pohon eukaliptus setelah pohon pinusnya ditebang," terang Nelson Simanjuntak (43), Kamis (19/2/2025). 

Setelah puluhan tahun berkonflik dengan perusahaan bubur kertas tersebut, kini mereka sudah lebih leluasa mengolah lahan peninggalan leluhurnya. 

"Kini, setelah adanya pencabutan izin TPL, kita sebagai masyarakat adat bernafas lega. Lebih leluasa mengolah lahan dan kini sudah panen," terangnya. 

"Di sini, kita mayoritas bertani. Produk unggulan kita adalah kopi dan jagung. Untuk jagung, desa kita pernah mendapatkan penghargaan sebagai desa penghasil jagung untuk tingkat Kabupaten Toba," lanjutnya. 

Dengan demikian, ia berharap, izin pencabutan TPL jangan hanya sementara. 

"Jangan ada lagilah perusahaan seperti yang lalu ini. Kita berkonflik terus karena tanah ulayat kita diklaim dan ditanam paksa," terangnya.

"Sekarang kita sudah mulai berkembang dari sisi pertanian. Bahkan, kita sudah yakin menyekolahkan anak dari hasil pertanian," pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)