Bupati Toba Hadiri Launching UHC Prioritas & Penyerahan DBH di Deli Serdang, Komitmen Pemprovsu

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Bupati Toba, Effendi Sintong Panangian Napitupulu, menghadiri acara Launching Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas – Program Berobat Gratis (Probis) Sumut Berkah dan Penyerahan Sertifikat Penyaluran Kurang Salur Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Tahun 2024 di Grha Bhineka Perkasa Jaya, Deli Serdang, pada Senin, 29 September 2025. 

Kehadiran Bupati Toba bersama kepala daerah se-Sumatera Utara lainnya menandai dukungan terhadap dua agenda strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang berfokus pada jaminan kesehatan rakyat dan penguatan keuangan daerah.

​
​Provinsi Sumatera Utara resmi menyandang predikat UHC Prioritas, sebuah prestasi monumental setelah berhasil menjamin seluruh penduduknya terlindungi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan bahwa UHC Prioritas ini merupakan capaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Sumut.

​Gubernur Bobby mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala daerah dan menekankan bahwa UHC Prioritas harus dimaknai dengan layanan yang berkualitas dan non-diskriminatif. UHC tidak hanya sekadar memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan identitas KTP, tetapi juga menjamin mutu layanan. Beliau berpesan kepada rumah sakit agar tidak lagi menolak pasien dengan alasan kamar sudah penuh.

Gubernur juga mengingatkan bahwa Capaian UHC Prioritas bukanlah sebuah titik final, tetapi merupakan titik awal (starting point) bagi masyarakat Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik, sehingga mohon agar sama-sama dipantau di lapangan agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuannya.

​
​Pada momen yang sama, Pemprovsu menegaskan komitmennya terhadap penguatan fiskal daerah dengan melaksanakan Penyerahan Sertifikat Penyaluran Kurang Salur Dana Bagi Hasil (DBH). Acara penyerahan ini merupakan tindak lanjut komitmen Pemprovsu terhadap penyelesaian kewajiban penyaluran Dana Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2025. 

Langkah ini dinilai krusial dalam mendukung pembangunan dan operasional pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota, mencerminkan sinergi fiskal antara provinsi dan kabupaten/kota. (*)