Kepala Ombudsman RI Sumut Prihatin, Data Bencana di Tapteng Belum Beres: Sudah Lima Bulan Berlalu

TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Herdensi Adnin merasa prihatin dengan kondisi penanganan pascabencana yang terjadi di Tapanuli Tengah, yang saat ini masih berkutat di seputar data.

Herdensi menjelaskan bahwa, penangangan pascabencana merupakan sinergi tiga komponen, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam penanganannya, terdapat rehabilitasi rekonstruksi tempat tinggal hingga sektor pertanian. Di sisi lain juga ada percepatan akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Ia menyebut Sinergitas ini seharusnya terbangun dengan baik. Artinya, ada data memang yang harus diserahkan oleh kabupaten/kota yang kemudian dikonsolidasi provinsi untuk kemudian diteruskan ke pemerintah pusat. Tujuannya agar mendapat data berapa total rumah, sawah yang rusak hingga korban jiwa.

"Sehingga mitigasinya menjadi jelas dan bantuan untuk masyarakat terkait penghidupan, bisa cepat disalurkan. Ya memang ada tuntutan bahwa data itu harus tepat, supaya bantuan yang diberikan tidak menjadi persoalan baru," kata Densi kepada Tribun-medan.com, Rabu (15/4/2026). 

Ia mengakui ini sudah menjadi tanggung jawab Pemkab Tapteng yang mestinya dilakukan dengan percepatan, termasuk di dalamnya soal data kerusakan infrastruktur. Sehingga para pejabat terkait bisa mengerjakan tupoksinya dengan baik.

"Kami berharap Pemkab Tapteng yang terdampak bencana 2025 lalu, mestinya per hari ini datanya sudah selesai. Sudah lima bulan berlalu. Kami sebagai pengawas menyatakan prihatin kalau ada data yang belum clear," ujarnya.

Bencana alam dan longsor di Tapteng menjadikannya sebagai daerah yang paling terdampak dibandingkan dengan kabupaten tetangganya. Ini bisa dilihat dari jumlah korban dan luas wilayah membuat Tapteng menjadi paling terdampak sebanyak 20 kecamatan.

"Itu pun kami berharap percepatan karena lima bulan pascabencana sudah tidak cocok kita berdebat soal data. Seharusnya arahnya sudah lebih maju. Ini masih di seputar, mana datanya?" ujarnya.

Ia menekankan bahwa korban dalam bencana ini adalah masyarakat yang hak hidup dan juga ekonominya dipenuhi negara yang seharusnya bertanggung jawab hak hajat hidup mereka. 

"Makanya, kami di Ombudsman sekali lagi menekankan bahwa hari ini jangan lagi berdebat soal data. Ini sudah sudah lima bulan pascabencana. Bagaimana kita mempertaruhkan nasib korban terdampak bencana, kalau data saja sampai sekarang belum beres," pungkasnya.

Bupati Tapteng Minta Maaf

Bupati Tapteng Masinton Pasaribu memohon maaf kepada rakyat atas kinerja pemerintahannya sebagai pelayan masyarakat belum efektif, terutama di masa pemulihan pascabencana. 

Masinton tak memungkiri bahwa kinerjanya sebagai bupati atas kejadian ini banyak kesalahan, yang kini membuat warga banyak menjerit memohon diberikan bantuan--seperti jaminan hidup (jadup) yang ramai diperbincangkan di Tapteng saat ini. 

"Ini juga kesalahan saya. Kami juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat atas pelayanan pemerintah yang belum cepat, belum merata, dan belum sepenuhnya menjawab harapan, khususnya pascabencana,” ujarnya di acara Musrenbang di GOR Pandan, Selasa (14/4/2026). 

Menurutnya, Musrenbang kali ini bukan sekadar agenda penyusunan program, melainkan momentum kebangkitan daerah untuk menata kembali arah pembangunan yang lebih tangguh terhadap bencana. 

“Kita ingin memastikan pemulihan tidak hanya memperbaiki yang rusak, tetapi juga membangun masa depan yang lebih kuat. Ini adalah momentum kebangkitan Tapanuli Tengah,” tegasnya.

Kelemahan fundamental

Dalam kesempatan itu, Masinton juga memaparkan berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah. 

Berdasarkan hasil evaluasi, ia mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi di Tapanuli Tengah belum berjalan optimal, bahkan dinilai mengalami kegagalan fundamental.

"Perencanaan kinerja pemkab menunjukkan kelemahan fundamental yang mengkhawatirkan. Indikator kinerja yang ditetapkan tidak memenuhi kriteria, tidak spesifik dan target yang ditetapkan tidak realistis," ungkapnya. 

Beberapa temuan utama antara lain belum tersusunnya rencana aksi reformasi birokrasi, tidak optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta rendahnya indeks kualitas kebijakan dan pelayanan publik. 

Selain itu, survei kepuasan masyarakat juga disebut belum pernah dilakukan secara maksimal sebagai dasar evaluasi pelayanan.

“Pemerintah tidak boleh berjalan tanpa sistem, tanpa standar, dan tanpa evaluasi. Kita harus berbenah mulai dari dasar, memperkuat sistem, standar operasional, dan melakukan evaluasi secara berkala,” ujarnya.

(ase/ Tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan