Kemenkum Sumut Harmonisasi Ranpergub, Wujudkan Produk Hukum yang Mendukung Masyarakat Luas

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN  – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kemenkum Sumut) kembali menegaskan komitmennya dalam memastikan produk hukum daerah yang selaras dan berkualitas melalui kegiatan fasilitasi harmonisasi empat Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Provinsi Sumatera Utara.

Pertemuan penting yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kanwil Kemenkum Sumut ini bertujuan untuk mencegah disharmoni peraturan serta menjamin program pemerintah daerah berjalan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, demi pelayanan terbaik kepada masyarakat, (Kamis, 02 Juli 2026).

Kegiatan harmonisasi tersebut dipimpin oleh Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumut dan dimoderatori oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya. Hadir dalam kesempatan itu perwakilan dari berbagai instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja. Kehadiran para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumut turut melengkapi diskusi yang konstruktif.

Empat Ranpergub yang menjadi fokus pembahasan meliputi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga; Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Rumah Layak Huni dan/atau Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.

Baca juga: Lanjutkan Penguatan Sentra KI, Kanwil Kemenkum Sumut Dampingi DJKI dan BSK di Universitas Nommensen

Dalam setiap sesi pembahasan, para perancang peraturan perundang-undangan dari Kemenkum Sumut secara teliti memberikan saran penyempurnaan pada berbagai aspek, mulai dari teknik penyusunan, konsideran, dasar hukum, ketentuan umum, hingga substansi pasal demi pasal. Hal ini mencakup penyesuaian judul, penggunaan istilah dan singkatan, teknik perumusan norma, serta konsistensi pengaturan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengulang materi yang sudah diatur.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan apresiasi yang tinggi atas fasilitasi ini, berharap hasil pembahasan dapat menghasilkan rumusan yang benar-benar selaras.

Seluruh saran dan masukan yang diberikan selama rapat diterima dengan baik sebagai bahan penyempurnaan Ranpergub. Kegiatan harmonisasi ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian, menandai komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil pembahasan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah proaktif Kemenkum Sumut ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap terciptanya produk hukum daerah yang tidak hanya harmonis secara legal, tetapi juga efektif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat luas di Sumatera Utara. (*)