Dante Sinaga Keberatan Dakwaan Jaksa Dikasus PT Inalum, Kuasa Hukum Nilai Prematur

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Terdakwa Dante Sinaga, eks Senior Executive Vice President Pengembangan Usaha PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menyatakan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dinilainya tidak akurat. 

Kepada ketua majelis hakim Asad Rahim, Dante menyampaikan keberatannya, saat mengikuti persidangan pembacaan surat dakwaan kasus dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Inalum kepada PT Prima Alloy Steel Universal (PASU), di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (6/5/2026).

Dante mengatakan ada dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta masa jabatannya.

"Di dalam dakwaan tadi saya sampaikan keberatan mengenai masa jabatan saya. Yang tertulis sampai 7 Februari 2024, padahal sebenarnya sampai 15 April 2020. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap dakwaan atau tuntutan terhadap saya," kata Dante.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Nurdiono korupsi terjadi lewat skema pembayaran yang semula dilakukan secara tunai menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), diubah menjadi Dokumen Against Acceptance (D/A) dengan tenor 180 hari.

Perubahan skema pembayaran tersebut menyebabkan PT PASU tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga negara diduga mengalami kerugian sekitar USD 9 juta atau setara Rp141 miliar.

Usai sidang, Dante Sinaga menegaskan bahwa terdapat kekeliruan mendasar dalam dakwaan, khususnya terkait masa jabatannya.

Ia juga menyoroti tidak dicantumkannya dokumen penting berupa nota kesepahaman (MoU) dalam dakwaan, padahal dokumen tersebut menjadi bagian dari substansi perkara.

"Tapi kesepahaman itu saya tandatangani atas nama Inalum bersama SCVP Keuangan, Saudara Anton Herdianto. Tapi di dalam dakwaan, salinan dokumen itu tidak dicantumkan. Kami minta itu dicantumkan sebagai bukti," katanya.

Terkait tudingan menguntungkan pihak lain, Dante mengaku tidak memahami secara jelas dasar tuduhan tersebut.

"Katanya saya menguntungkan pihak lain, saya tidak jelas itu. Silakan dinilai saja secara hukum," ungkapnya.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Dante, Kasmin Sidauruk, SH, MH, menilai dakwaan JPU tidak tepat karena mengaitkan kliennya dengan kerugian yang terjadi setelah masa jabatannya berakhir.

"Klien kami hanya menjabat sampai April 2020, tapi dalam dakwaan dikaitkan dengan kerugian sampai 2022 hingga 2024. Jelas ini tidak akurat karena yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi," tegas Kasmin.

Ia juga menekankan tidak adanya bukti aliran dana kepada kliennya sebagaimana tuduhan menguntungkan pihak lain.

"Kalau memang ada aliran dana, seharusnya dijelaskan secara rinci dalam dakwaan. Tapi ini tidak ada. Klien kami tidak pernah menerima uang sebagaimana yang dituduhkan," ujarnya.

Menurut Kasmin, penetapan status tersangka hingga terdakwa terhadap Dante terkesan prematur. “Menurut kami ini prematur, terkesan dipaksakan tanpa didukung bukti yang kuat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dokumen-dokumen yang dipersoalkan, seperti nota kesepahaman dan persetujuan lainnya, memiliki dasar regulasi internal perusahaan, termasuk melalui Surat Keputusan Direksi.

"Semua ada aturannya, termasuk dalam SK Direksi. Mekanisme pembayaran juga diatur, bisa melalui metode tertentu seperti SKBDN atau tunai. Jadi tidak bisa serta-merta disimpulkan ada pelanggaran,"jelasnya.

Terkait keberatan atau eksepsi yang diajukan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim.

"Kita hanya menyampaikan keberatan. Soal diterima atau tidak, kita serahkan kepada majelis hakim."

Pada kasus ini ada empat terdakwa antara lain, Joko Susilo selaku Kepala Departemen Sales dan Marketing PT Inalum 2019. Kemudian Dante Sinaga selaku Senior Executive Vice President Pengembangan Usaha PT Inalum tahun 2019.

Lalu Oggy Achmad Kosasih alias OAK selaku mantan Direktur Pelaksana PT Inalum tahun 2019, serta satu lainnya, Joko Sustrino Direktur Utama PT PASU. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyebutkan, para terdakwa terlibat korupsi penjualan paduan aluminium yang berujung tunggakan pembayaran mencapai Rp 141 miliar.

Jaksa menyampaikan, para terdakwa mengubah skema pembayaran dari cash dan SKBDN menjadi dokumen agent acceptance (D/A) dengan tenor 180 hari. 

Perubahan skema pembayaran itu mengakibatkan PT PASU tidak melakukan kewajibannya atas aluminium alloy yang telah dikirim PT Inalum.

(cr17/tribun-medan.com)