Tenda Pengungsian Kosong Sebelum Lebaran, Dana Tunggu Hunian Sebagian Sudah Dicairkan  

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Seluruh penyintas banjir ditargetkan bakal mengosongkan tenda pengungsian sebelum Lebaran Idul Fitri atau Maret mendatang. Hal ini disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumut Tuahta Saragih.

Menurut Tuahta, dana tunggu hunian sementara atau hunian tetap sudah sebagian kecil dicairkan. Sehingga diprediksi seluruh penyintas banjir bakal mendapatkan dana bantuan tersebut.

"Dana tunggu hunian ini sebesar Rp 600 ribu per bulan/per KK itu diperuntukkan menyewa rumah. Dan sebagian kecil sudah dicairkan," ucapnya, Rabu (25/2/2026).

Untuk itu, jika seluruh penyintas banjir sudah mendapatkan dana tunggu hunian, maka uang tersebut bisa dialihkan penyintas banjir untuk menyewa rumah.

"Dari dana ini bisa buat penyintas banjir untuk sewa rumah, atau ke rumah saudaranya atau rumah kayu yang mereka bangun dari bencana itu. Anggaran Rp 600 itu sesuai dengan besaran yang diberikan BNPB sebagai dana tunggu hunian," katanya.

Dengan anggaran itu, warga tidak dipaksa untuk menyewa rumah. Tetapi bisa diperuntukkan ke tempat lain.

"Mereka bisa kembali ke rumah apakah ke rumah keluarga ke huntara atau yang mereka sudah buat mandiri dengan kayu. Sehingga sebelum Lebaran tidak ada lagi yang tinggal di tenda," jelasnya.

Diketahui berdasarkan data BPBD, Rabu (25/2) total terdampak bencana 1.803.715 jiwa. Pengungsi 3506 jiwa. Meninggal 376 jiwa dan hilang 40 jiwa.

Baca juga: Tapteng Banjir Lagi, Bupati Masinton Kembali Buka Posko Pengungsi GOR Pandan

Sementara itu, jumlah warga yang sudah dipindahkan ke hunian sementara (huntara) yang ditetapkan sebanyak 486 jiwa.

Untuk huntara di Tapsel yakni sebanyak 186 jiwa tinggal di Huntara Lapangan Bola Simarpinggan Kecamatan Angkola Selatan, 118 jiwa tinggal di Huntara Dusun Aek Latong Desa Marsada Kecamatan Sipirok.

Kemudian huntara di Tapanuli Utara yang sudah ditempati terdiri dari 40 jiwa yang dibangun di Desa Sibalagan Kecamatan Adiankoting.

Sementara Huntara yang sudah ditempati masyarakat di Tapanuli Tengah terdiri dari 46 jiwa tinggal di Asrama Haji Kecamatan Pinang Sori, 12 jiwa sudah tinggal di lahan Balerong Pasar Tukka. Dan 84 jiwa sudah tinggal di Lahan Rusunawa Kecamatan Pandan.

Sementara sampai saat ini belum ada satu pun huntap yang sudah selesai di Sumut.

Sejumlah Desa Masih Kesulitan Akses 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Tuahta Saragih mengatakan, masih ada 4 kecamatan di daerah bencana yang akses jalannya cukup sulit dan terbatas.

Tuahta mengatakan, 4 kecamatan itu berasal dari Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Untuk Kabupaten Tapanuli Tengah ada di Kecamatan Tukka dan Kecamatan Sibabangun. Di Tapanuli Utara Kecamatan Sipoholon dan Parmonangan.

"Jadi ini jangkauan akses masuknya terbatas ya bukan terisolir. Misal jangkauan ada empat yang masih sulit masuk, jadi bisanya dilewati dengan jalan kaki. Maka dari itu harus ada perbaikan jalan atau perbaikan jembatan," jelasnya saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (25/2).

Ada pun desa yang masih terbatas di empat Kecamatan itu yakni Desa Saur Manggita, Kalangan II, Sibio-bio, Lumban, Julu Pertengahan, Hutatua, dan Hutajulu.

"Sejak masa transisi ini ada 10 jembatan yang sedang dibangun dan sudah selesai dikerjakan 8. Tetapi di tanggal 11 dan 16 kemarin, banjir lagi. Sementara pembangunan jembatan ini belum kering jadi dia bergeser kembali," katanya.

Untuk itu, kata Tuahta, pihaknya bakal membangun jembatan dengan model yang terbuat dari besi dan temboknya ditumpukkan dengan tanah.

"Perbaikan jembatan masih terus berlangsung mudah-mudahan selesai pasa bulan Maret, jika cuaca mendukung," jelasnya.  

Diketahui, akibat banjir bandang di tiga kabupaten Sumut seperti Tapteng, Tapsel, dan Langkat, ada ratusan korban jiwa yang meninggal dan ribuan warga yang masih mengungsi hingga saat ini.

Sementara pantauan Tribun Medan, Selasa (24/2/2026) akses jalan dari Taput menuju Sibolga via rampah juga masih banyak titik longsor dan banyakk badan jalan yang terbelah dan amblas.

Gundukan tanah-tanah masih cukup tinggi di beberapa sisi jalan. Bahkan aliran air dari tebing pasca longsor mengalir ke badan jalan. Tidak ada rambu ataupun pembatas jalan yang disediakan pihak pemerintah. Sehingga cukup membahayakan pengendara terutama yang melakukan perjalanan di malam hari.