Sosok Pastor Walden Sitanggang, Berjuang Bersama Masyarakat Adat di Danau Toba, Lestarikan Alam

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE- Pastor Walden Sitanggang, OFM Cap hadir di tengah masyarakat adat yang tengah berjuang mendapatkan SK pengakuan dari pemerintah daerah di kawasan Danau Toba.

Sebagai seorang imam Katolik, ia memberikan diri kepada masyarakat adat yang kerap mengalami intimidasi dan kriminalisasi dari PT TPL.

Konflik berdarah pun terjadi.

Sejumlah lokasi di kawasan Danau Toba menjadi areal konsesi PT TPL yang di dalamnya terdapat masyarakat adat. 

Saling klaim lahan menjadi pemicu konflik antara pihak PT TPL dengan masyarakat adat.

Misalnya, Komunitas Adat Punduraham Simanjuntak alami kekerasan fisik dari pihak PT TPL pada tanggal 18 Mei 2021 lalu.

Hal sama juga dirasakan masyarakat adat di tempat lainnya, misalnya Desa Sihaporas, Dolok Parmonangan, dan tempat lainnya.

Dengan melihat kondisi ini, Pastor Walden yang tergabung dalam Organisasi Justice, Peace, and Integration of Creation (JPIC) Kapusin Medan turun ke lapangan mendampingi masyarakat adat tersebut.

Ia tuturkan, soal pelestarian alam ini, gereja Katolik terus hadir dalam perjuangan masyarakat.

Misalnya, Mgr Pinus Batubara dan Pastor Hyginus Silaen, OFM Cap telah lama menyerukan soal pelestarian alam, khususnya saat hadirnya PT Inti Indorayon tahun 1986. Disebutkan, perusahaan ini berdiri pada tahun 1983.

Kehadiran korporasi setelah adanya program reboisasi di Tanah Batak menurutnya, seolah negara ditunggangi oleh korporasi untuk meraup untung.

Hasil reboisasi tersebut digunakan oleh korporasi sebagai bahan baku bagi produksi bubur kertas.

Setelah kayu reboisasi (pinus) ditebang, pihak PT Inti Indorayon menanam eukaliptus. Lahan yang digunakan untuk reboisasi adalah lahan masyarakat sekitar.

Beberapa tahun kemudian setelah adanya perlawanan masyarakat, akhirnya PT Inti Indorayon tutup pada tahun 1998.

Dengan alasan pencemaran Danau Toba dan konflik agraria, perusahaan yang bergerak bidang serat rayon dan bubur kertas tersebut akhirnya tutup.

Ia tuturkan, perjuangan tutup Indorayon tersebut tak lepas dari kehadiran gereja Katolik melalui Uskup Agung Medan Mgr Pius Datubara bersama pihak lainnya.

Selain uskup tersebut, sosok Pastor Hyginus Silaen juga aktif di wilayah Toba menyerukan agar perusahaan tersebut tutup.

Lalu, muncul lagi perusahaan yang sama dengan nama PT TPL pada tahun 2003. Lahan masyarakat diklaim oleh pihak perusahaan dengan dalih adanya izin lahan konsesi yang diberikan oleh pemerintah. Konflik dengan masyarakat adat tetap ada hingga saat ini.

Pastor Walden Sitanggang, OFM Cap bersama imam Katolik lainnya melanjutkan perjuangan Mgr Pius Datubara dan Pastor Hyginus Silaen, OFM Cap.

Menurutnya, perjuangan tersebut bukanlah semata-mata perjuangan pribadi namun bagian dari panggilan seorang fransiskan yang setia meneladani hidup Santo Fransiskus Assisi.

"Kami, sebagai pengikut Santo Fransiskus Assisi tentu hidup seturut teladan Santo Fransiskus Assisi. Santo ini mengatakan bahwa bumi adalah rumah dan ciptaan lain adalah saudara menurut genusnya.

Maka, ini adalah roh atau spirit yang membuat kami tetap bergerak dalam upaya penyelamatan bumi, kelestarian alam," ujar Pastor Walden Sitanggang OFM Cap, Jumat (20/2/2026).

"Gereja mesti hadir di tengah masyarakat. Option for the poor adalah semangat yang terus kita bangun sehingga kita terjun melihat secara langsung apa yang dialami oleh masyarakat.

Konflik dengan korporasi tentu memiliki kisah rumit dan hal itu telah pernah ada sebelum PT TPL. Dulunya, PT Inti Indorayon yang kemudian tutup dan katanya berdiri dengan paradigma baru, yakni PT TPL," terangnya.

Selain mendengar dan menyaksikan penderitaan masyarakat, ia sebagai Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologi Sumatera Utara (Sekber Gokesu) mengajak tokoh agama lainnya menelisik lebih dalam apa yang dialami masyarakat adat setelah kehadiran PT TPL.

Selain tinggal bersama masyarakat adat, ia juga turun ke jalan menyerukan tutup TPL. Teranyar, demonstrasi yang diikuti ribuan warga yang datang berbagai daerah. Seruan tutup TPL tersebut menggema di Kota Medan.

"Selain turun ke jalan, kita juga menawarkan kepada pemerintah bagaimana memperbaiki alam yang sudah rusak akibat ulah korporasi tersebut.

Tentu, kita tidak hanya bergerak agar PT TPL tutup, tapi bagaimana keberlanjutan kelestarian alam di Tapanuli Raya ini," tuturnya.

Pemerintah pusat resmi mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) pada Januari 2026, bersama 27 perusahaan lain, sebagai langkah tegas pasca-bencana ekologis dan konflik tenurial di Sumatera Utara.

Lahan seluas 167.912 hektar milik TPL diambil alih.

Menurutnya, pencabutan izin PT TPL sebagai langkah awal mengembalikan fungsi hutan dan pengembalian hak masyarakat adat yang adil di kawasan Danau Toba.

Perjuangan bersama masyarakat adat menurutnya belum selesai. Penyelamatan alam harus dilakukan seluruh stakeholder.

Ia jelaskan, pemerintah bersama masyarakat harus bergandengan tangan mewujudkan kelestarian alam.

"Tugas kita belum selesai. Masih banyak PR yang harus dikerjakan. Dengan adanya pencabutan izin tersebut, langkah demi langkah harus tetap berlangsung agar alam dilestarikan dan masyarakat adat mendapatkan haknya," pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan