Pastikan Setiap Kebijakan Berbasis Data, Gubernur Minta Kepala Daerah Dukung Pelaksanaan DTSEN

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumut Bobby Nasution meminta seluruh kepala daerah kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Menurutnya, keberadaan DTSEN sangat penting dalam pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan upaya menyejahterakan masyarakat. Dengan adanya DTSEN, akan menjadi data besar lingkungan Pemprov Sumut.

“Kita minta semua kepala daerah mendukung DTSEN untuk penginputan data di tahun 2026,” ucapnya usai menghadiri diskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (9/2/2026).

Bobby juga memastikan setiap kebijakan yang diambil Pemprov Sumut selalu berbasis data. Agar, kebijakan yang dihasilkan juga tepat sasaran.

“Kita bekerja dengan starting yang benar, artinya data yang kita miliki ini benar-benar mewakili kondisi Sumatera Utara. Jangan salah ambil kebijakan, jangan salah ambil starting karena datanya tidak tepat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan melaksanakan sensus ekonomi. 

Baca juga: Toba Gelar Kegiatan Pemanfaatan DTSEN untuk Perkuat Tata Kelola dan Transformasi Digital

Diharapkan sensus tersebut dapat menjadi benchmark peta ekonomi nasional dan menjadi dasar dalam melihat transformasi ekonomi digital.

“Harapannya sensus ini bisa jadi benchmarking peta ekonomi tentang bagaimana transformasi ekonomi digital bisa di-capture di sensus ekonomi, kami meng-capture pelaku UMKM, juga ekonomi digital," terangnya. Dijelaskannya, sensus ini akan dibarengi dengan pembaruan DTSEN.

"Jadi kita akan dapat data by name by address data 15 juta penduduk Sumut,” katanya.

Terkait DTSEN, beberapa waktu lalu Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjamin akan terus memperbarui agar penyaluran bantuan sosial (bansos) semakin tepat sasaran. DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan sudah menjadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. 

“Jadi pemutakhiran data ini yang menjadi sangat strategis dalam menghadirkan data yang makin akurat. Jadi yang saya maksud di sini data yang makin akurat adalah data di mana mendekati dengan kenyataan di lapangan,” ujarnya. 

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN pada 5 Februari tahun lalu karena Prabowo melihat ada ketidaktepatan penyaluran bansos. 

“Dengan Inpres Nomor 4 itu, kita sekarang menggunakan DTSEN sebagai acuan penyelenggaraan program-program di lingkungan Kementerian Sosial,” sambungnya. 

Meski demikian, Saifullah mengakui data sosial ekonomi masyarakat bersifat sangat dinamis, sehingga mustahil mencapai tingkat akurasi 100 persen. Hal tersebut, lanjut Saifullah, dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga yang dapat berubah-ubah dalam waktu singkat. 

“Untuk 100 persen akurat rasa-rasanya tidak mungkin. Karena setiap hari ada yang meninggal, lahir, menikah, pindah tempat, naik kelas, dan turun kelas,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu. 

“Tidak mungkin kita bisa menghadirkan data yang 100 persen akurat, tetapi dengan pemutakhiran yang terus-menerus, setidak-tidaknya data kita akan mendekati dengan kenyataan,” sambungnya. 

Gus Ipul menekankan bahwa Kementerian Sosial juga turut ditugaskan untuk membantu proses pemutakhiran data. Hasil pemutakhiran data dari Kementerian Sosial akan diserahkan kepada BPS. Setelah itu, BPS akan memberikan data balikan setiap tiga bulan sekali sebagai dasar penyaluran bansos. 

“BPS akan memberikan data balikan sebagai hasil dari pemutakhiran setiap tiga bulan sekali, yaitu di tanggal 20 saat penyaluran akan dimulai,” jelas Gud Ipul.