Ketua Forum Honorer Minta Wali Kota Sibolga Transparan Terkait Seleksi Penerimaan PPPK

TRIBUN-MEDAN.com, SIBOLGA- Ketua Forum Honorer Indonesia Kota Sibolga Boby Syahputra Tanjung meminta wali kota transparan dalam seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

“Kami meminta agar Wali Kota Sibolga atau melalui Badan Kepegawaian Daerah memberikan informasi yang sebenarnya kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI di Medan,” kata Boby kepada sejumlah wartawan, Minggu (2/11/2025) di Sibolga.

Menurut Boby, pihaknya telah menerima tembusan surat yang ditujukan kepada Wali Kota Sibolga dari BKN Regional VI dengan Nomor 437.2/KR.VI/BKN/X/2015.

Sebelumnya pihaknya menyurati BKN dengan nomor surat 003/FHIS/X/2025 tertanggal 15 Oktober 2025 terkait seleksi penerimaan PPPK Paruh Waktu. 

“Adapun poin-poin yang kami sampaikan yakni bahwa Pemko Sibolga melaksanakan seleksi ujian interview untuk tenaga bantu di masing-masing dinas, namun kami tidak diberitahu berapa nilai atau poin yang memenuhi kriteria kelulusan,” jelas Boby.

Ironisnya, sambung Boby, kelulusan peserta seleksi justru diumumkan lewat grup Whatsapp OPD yang isinya menyatakan peserta yang lulus dapat kembali bekerja dan menandatangani surat kontrak perjanjian kerja. 

“Sementara pegawai honorer yang tidak lulus dan tidak ikut ujian interview terhitung sejak tanggal 1 Juli 2025 dirumahkan tanpa ada surat pemberitahuan resmi. Padahal sebagian besar adalah mereka yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun dan berstatus R3,” bebernya.

Menurut Boby, sebelumnya mereka juga sudah melakukan audiensi kepada Wakil Wali Kota Sibolga dan Sekda, kepada DPRD Sibolga dan juga telah melakukan aksi unjukrasa di kantor Wali Kota Sibolga guna menuntut keadilan untuk honorer khususnya yang sudah berstatus R3. 

“Namun dari seluruh upaya yang sudah kami lakukan tidak memuaskan atau tidak memberikan jawaban yang logis dan relevan soal status kami. 

Bahkan kami juga mempertanyakan sejumlah pegawai honorer yang tidak masuk ke dalam data usulan penerimaan PPPK, justru diusulkan oleh Pemko Sibolga,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Boby juga mengajak seluruh tenaga honorer yang merasa haknya dirampas oleh Pemko Sibolga untuk tetap semangat dan tidak lelah untuk berjuang. 

“Ini hak kita, jangan kita biarkan dirampas begitu saja. Sementara sejumlah tenaga honoreryang tidak masuk data base, bahkan ada yang sudah tidak bekerja berbulan-bulan bisa lolos dalam seleksi penerimaan PPPK paruh waktu,” tegasnya.

(ase/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan