Menkeu Sebut Sumut Simpan Dana Rp3,1 Triliun, Gubernur Bobby Bilang Rp 990 Miliar, Mana yang Betul?

Ringkasan Berita:Anggaran Masih Tersimpan 

 

• Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan 15 pemerintah daerah (pemda) masih mengendap uang di bank mencapai Rp 234 triliun, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
• Untuk Sumut sendiri, Kata Purbaya berada tersimpan dana sebesar Rp 3,1 Triliun. 
• Gubernur Sumut Bobby Nasution justru membantah anggaran yang mengendap di bank mencapai Rp 3,1 Triliun itu.
• Pemprov Sumut hanya memiliki satu RKUD yakni bank Sumut mencapai Rp 990 miliar

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan 15 pemerintah daerah (pemda) masih mengendap uang di bank mencapai Rp 234 triliun, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk Sumut sendiri, Kata Purbaya berada tersimpan dana sebesar Rp 3,1 Triliun. 

Namun Gubernur Sumut Bobby Nasution justru membantah anggaran yang mengendap di bank mencapai Rp 3,1 Triliun itu. Lantas mana yang betul?.

Menurut Bobby Nasution, Pemprov Sumut hanya memiliki satu Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yakni bank Sumut. 

Dikatakan Bobby Nasution, hingga hari ini RKUD Sumut mencapai Rp 990 miliar. Dan itu bisa diakses secara umum oleh masyarakat. 

Baca juga: JAWABAN Menkeu Purbaya Usai Diisukan Perang Dingin dengan Luhut, Tak Tegur Sapa Padahal Berdekatan

"RKUD kita cuman satu ya di bank Sumut hari ini saldonya di sana Rp990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input atau seperti apa yang disampaikan (Pak Purbaya) Rp 3,1T," jelasnya saat diwawancarai usai di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, anggaran Rp990 miliar ini untuk pembayaran beberapa kegiatan.

"yang di hari ini yang direkening silakan dibuka itu terbuka untuk umum RKUD kita Rp 990 miliar, itupun memang untuk pembayaran beberapa kegiatan dan juga karena P dari Kemendagri belum dievaluasi jadi beberapa kegiatan masih ter hold sehingga belum terjadi pembayaran,"katanya.

Disinggung pengendapan anggaran tersebut karena lambtanya realisasi anggaran, Bobby menjawab dengan santai.

"Yang pasti realisasi, kita ingin segera yang bisa dilaksanakan-dilaksanakan. Yang memang sudah selesai, akan segera kita bayarkan," katanya.

Baca juga: Nasib Istri di Aceh Singkil Diceraikan Suami Jelang Pelantikan PPPK, Sudah Belikan Baju Korpri

Menurutnya, banyak pelaksana yang menahan untuk dilakukan pembayaran. Mereka kebanyakan meminta di akhir tahun ini. 

"Dan kepada pelaksana pada saat zoom kemarin Pak Mendagri menyampaikan, kadang-kadang pelaksana ini sengaja menahan yang sudah selesai. Nanti dicairkan akhir-akhir tahun," katanya. 

Untuk itu, Bobby meminta kepada pelaksana untuk segera mencairkan anggaran tersebut. 

"Kita minta kepada pelaksana minta dicairkanlah biar uangnya bisa keluar," katanya. 

Bobby juga menargetkan P-APBD yang terealisasi bisa mencapai 90 persen.

"Target realisasi ada. P-APBD angka angka sudah sesuaikan mudah"an di anngka 90 persen ke atas," katanya.

Baca juga: AKHIRNYA Calista Manurung Minta Maaf Usai Ledek Kematian Timothy, Sang Calon Dokter Ngaku Nyesal

Menkeu Purbaya Geram

Mengendapnya uang milik 15 pemerintah daerah (pemda) di bank itu membuat Menkeu Purbaya geram.

Adapun total uang milik pemda yang menganggur di bank sejumlah Rp234 triliun. Dia mengatakan hal ini menjadi wujud pemda tidak cakap dalam menyerap anggaran.

"Serapan rendah mengakibatkan menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada tapi soal kecepatan eksekusi," kata Purbaya dalam rapat bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Purbaya lantas membeberkan serapan anggaran APBD seluruh provinsi di Indonesia hingga September 2025 baru 51,3 persen atau setara dengan Rp712,8 triliun.

Padahal, sambung Purbaya, total pagu yang ada mencapai Rp1.389 triliun. Serapan anggaran ini lebih rendah 13,1 persen dibanding di bulan yang sama pada tahun lalu.

Purbaya menyoroti belanja modal yang mengalami penurunan. Padahal, dia menuturkan model penyerapan anggaran tersebut bisa berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat seperti pembangunan dan terbukanya lapangan kerja.

"Artinya perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp58,2 triliun atau turun lebih dari 31 persen."

"Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja," tegasnya.

 Tak hanya itu, Purbaya turut mengkritik serapan anggaran di sektor lain yang turut anjlok seperti belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Dia pun mendesak agar pemda segera memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2025.

Ia tidak ingin ada lagi ada dana yang hanya nganggur dalam bentuk kas dan deposito di bank.

"Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," jelasnya.

"Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya," sambung Purbaya.

Namun, meski pemda diultimatum untuk membelanjakan anggaran hingga akhir tahun, Purbaya tetap ingin agar belanja dilakukan lebih cepat.

Hal ini semata-mata demi menjaga kepercayaan investor serta masyarakat terhadap pemda.

"Dan terakhir, jaga tata kelola dan integritas. Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama," tuturnya.

Purbaya turut memaparkan daftar pemda yang masih memiliki 'uang nganggur' di bank.

Adapun Pemprov DKI Jakarta menjadi pemda yang paling banyak memiliki simpanan yakni hingga Rp14,6 triliun.

Lalu, diikuti Pemprov Jawa Timur (Jatim) yang mencapai Rp6,8 triliun, serta Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, senilai Rp5,1 triliun.

Dalam pemaparannya, Purbaya memperlihatkan 15 pemda yang memiliki simpanan uang terbanyak per September 2025 dan berikut daftarnya:

Pemprov DKI Jakarta: Rp14,6 triliun
Pemprov Jawa Timur: Rp6,8 triliun
Pemkot Banjarbaru: Rp5,1 triliun
Pemprov Kalimantan Utara: Rp4,7 triliun
Pemprov Jawa Barat: Rp4,1 triliun
Pemkab Bojonegoro: Rp3,6 triliun
Pemkab Kutai Barat: Rp3,2 triliun
Pemprov Sumatera Utara: Rp3,1 triliun
Pemkab Kepulauan Talaud: Rp2,6 triliun
Pemkab Mimika: Rp2,4 triliun
Pemkab Badung: Rp2,2 triliun
Pemkab Tanah Bumbu: Rp2,1 triliun
Pemprov Bangka Belitung: Rp2,1 triliun
Pemprov Jawa Tengah: Rp1,9 triliun
Pemkab Balangan: Rp1,8 triliun

Sementara tren pemda menyimpan uang di bank mengalami peningkatan dibanding bulan September 2024 lalu.

Ketika merujuk pada pemaparan Purbaya, total uang yang disimpan di bank pada September 2024 mencapai Rp208,6 triliun.

Sedangkan, pada September 2025 sebesar Rp234 triliun atau naik sekitar Rp25,4 triliun.

Lebih lanjut, Purbaya juga meminta agar kepala daerah memperbaiki tata kelola penyerapan anggaran.

Dia meyakini jika dikelola dengan benar, akan terjadi peningkatan ekonomi pada pertengahan tahun 2026.

"Jadi saya minta kepada para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah. Dua triwulan ke depan, saya lihat seperti apa. Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonomi (akan mengalami peningkatan)," katanya.

Selain itu, Purbaya juga akan menambah dana transfer ke daerah (TKD) jika terjadi peningkatan ekonomi.

(Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel