Penyidikan Dugaan Korupsi DIF Lebih Sulit Dibandingkan DBH Sawit, Pengamat: Minta Bantuan Kejagung

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI- Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, Sumatera Utara, membeberkan alasan mengapa penetapan tersangka pada dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit lebih cepat dibandingkan penyidikan pada dugaan korupsi Dana Insentif Fiskal (DIF). 

Perlu diketahui, penyidikan dugaan korupsi Dana Insentif Fiskal (DIF) berjumlah Rp 20,8 miliar yang diperoleh Pemerintah Kota (Pemko) Binjai tahun 2024, hingga sampai saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. 

Berbanding terbalik dengan dugaan korupsi DBH sawit berjumlah Rp 14,9 miliar, yang saat ini sudah ada 3 orang tersangka yang ditahan oleh Kejari Binjai. 

Mulanya dugaan korupsi dana insentif fiskal terlebih dahulu bergeming di Kota Binjai dibadingkan dugaan korupsi DBH sawit. 

Bahkan kenaikan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, terlebih dahulu dilakukan penyidik Kejari Binjai pada dugaan korupsi dana insentif fiskal. 

Namun pada kenyataannnya Kejari Binjai belum juga menetapkan tersangka pada dugaan korupsi dana insentif fiskal hingga saat ini. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai, Iwan Setiawan belum lama ini menjelaskan perbedaan penanganan kedua kasus itu. 

"Pelaksanaan penyidikan DBH terus terang ini merupakan kejahatan konvensional. Pengadaan barang dan jasa, dan sudah biasa kami laksanakan," ujar Iwan. 

"Kita sudah tau clue-cluenya atau petunjuk-petunjuknya begitu. Sehingga ini buat kami bisa memahami dibandingkan kasus Dana Insentif Fiskal (DIF), yang lebih luas dan lebih besar juga, serta lebih complicated (sulit)," sambungnya. 

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan di publik, mengapa persoalan kasus DBH sawit bisa begitu cepat, sementara kasus Dana Insentif Fiskal (DIF) justru seperti jalan di tempat.

Menurut Pengamat Sosial dari Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumut, Abdul Rahim Daulay, apakah karena ada perbedaan dalam kekuatan 'beking' atau ada faktor lain yang membuat penanganan Dana Insentif Fiskal sehingga lambat? 

"Permasalah tersebut penting untuk ditindaklanjuti supaya tidak kecurigaan liar di tengah masyarakat. Lawan Institute menilai dugaan ketakseimbangan dalam penanganan kasus korupsi di daerah, khususnya di Kota Binjai. Kita melihat Kasus Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit begitu cepat diproses hingga menetapkan tersangka," ucap Rahim. 

"Kita berharap Jaksa Agung menurunkan tim ke Kota Binjai dalam menyelesaikan kasus ini. Jika penyidik tidak paham atau sulit dengan penyidikan DIF maka dapat dipanggil ahli atau minta aja bantuan ke Kejati Sumut dan Kejagung," tambahnya. 

Lanjut Rahim, sampai saat ini publik masih menanti kasus DIF yang ditangani Kejari Binjai.  

Jika ada tersangkanya, Rahim menjelaskan, maka publik pasti mendukung Kejari Binjai dalam mengungkap kasus dana insentif fiskal.