Sumut Terkini

Aliansi Horas Halak Hita Demontrasi Hari Ini, Berikut Tuntutannya

Selain mendesak penutupan PT TPL, Aliansi Horas Halak Hita juga menuntut pencopotan Kapolda Sumatera Utara.

Penulis: Maurits Pardosi | Editor: Ayu Prasandi
Dok. Aliansi Horas Halak Hita
Aliansi Horas Halak Hita hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan Hotel Grand City Hall, Medan, Jumat (3/10/2025). Demontrasi tersebut bertepatan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Ephorus HKBP, kepala daerah sekitar Danau Toba, serta perwakilan masyarakat adat terkait konflik PT Toba Pulp Lestari (TPL). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -  Aliansi Horas Halak Hita hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan Hotel Grand City Hall, Medan, Jumat (3/10/2025).

Demontrasi tersebut bertepatan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Ephorus HKBP, kepala daerah sekitar Danau Toba, serta perwakilan masyarakat adat terkait konflik PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi melakukan orasi dengan tuntutan utama menutup operasional PT TPL yang dinilai telah menimbulkan konflik, kriminalisasi, dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di kawasan Tapanuli dan sekitarnya.

“Kami datang untuk mendukung penuh pemerintah, DPR, Ephorus HKBP, Komnas HAM, serta seluruh elemen terkait agar segera mengambil langkah tegas menutup PT TPL," ujar Andreas Sitompul selaku Koordinator Aksi Aliansi Horas Halak Hita, Jumat (3/10/2025).

"Perusahaan ini sudah terlalu lama menimbulkan penderitaan bagi masyarakat adat di tanah leluhur mereka,” sambungnya.

Selain mendesak penutupan PT TPL, Aliansi Horas Halak Hita juga menuntut pencopotan Kapolda Sumatera Utara.

Menurut mereka, aparat kepolisian gagal menciptakan kondisi aman dan justru diduga terlibat dalam berbagai tindakan represif terhadap masyarakat adat.

“Banyak laporan menyebut bahwa sebagian besar komplotan yang melakukan kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat berasal dari pihak kepolisian," terangnya.

"Hal ini tidak bisa dibiarkan, karena aparat seharusnya melindungi rakyat, bukan menjadi bagian dari penindasan,” sambungnya.

Aliansi Horas Halak Hita menegaskan, perjuangan mereka akan terus berlanjut hingga pemerintah pusat maupun daerah mengambil langkah nyata, antara lain untuk:

Pertama, menutup operasional PT Toba Pulp Lestari.

Kedua. menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat.

Ketiga, mencopot Kapolda Sumatera Utara yang dinilai gagal menjaga keamanan dan netralitas aparat.

Dengan aksi ini, massa berharap forum resmi RDP yang digelar hari ini dapat menghasilkan keputusan konkret yang berpihak pada masyarakat adat dan menjaga kelestarian Danau Toba beserta kawasan sekitarnya.

(cr3/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved