Pemprov akan Siapkan 1000 Unit Perumahan untuk Buruh, Kadis PKP Sumut: Terkendala di Anggaran

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berjanji buruh di Sumut akan mendapatkan perumahan subsidi dengan mudah dan murah.

Untuk seluruh prosesnya, diserahkan ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (PKP).

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PKP Sumut Hasmirizal Lubis mengatakan saat ini Pemprov Sumut akan menyiapkan 1000 unit rumah subsidi untuk buruh. 

Dikatakan Hasmi, semua masih tahap proses finalisasi dengan asosiasi buruh. Namun saat ini masih terkendala di besaran anggaran per bulan. 

"Saat ini masih dalam proses finalisasi asosiasi buruh. Ada kesepakatan di awal 1000 unit rumah untuk buruh. Namun besaran alokasi cicilan itu belum terpenuhi," jelasnya, Jumat (26/9/2025).

Hasmi menjelaskan, harga satu unit rumah subsidi sebesar Rp 166 juta per unit. Untuk itu, pihaknya masih mencari lokasi yang pas untuk perumahan para buruh.

"Jadi harga satu unit rumah itu kita hitungkan kemarin Rp 166 juta per unit, sementara cicilan per bulannya itu Rp 1,2juta per bulan dari hitungan itu, gaji pokok para buruh ini rata-rata Rp 3 juta. Ini cukup menyulitkan para buruh," ucapnya.

Untuk itu, solusinya kata Hasmi mencari lokasi perumahan yang agak jauh dari perkotaan, namun tetap dekat dari lokasi para buruh bekerja.

"Selain itu, yang tadinya target kita type 36, itu kita ubah menjadi type 30. Dan saat ini kita coba cari tanah di sekitaran luar Medan. Seperti Deliserdang dan lain-lain. Ini yang sedang kami negosiasi ulang baik dengan pengembang maupun para buruh," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan, akan menanggung biaya awal kepemilikan rumah subsidi untuk para buruh di Sumut.

Dijelaskan Bobby Nasution, saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI memiliki program rumah subsidi.

Dikatakan Bobby Nasution harga satu unit rumah subsidi dari PKP RI tersebut maksimum Rp166 juta.

" Artinya, harga tersebut masih bisa diturunkan. Dari kuota KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Sumut diberi kuota 15.000 unit," ucapnya dalam keterangan tertulis, jumat (12/9/2025).

Dikatakannya, dari jumlah ini ada kuota untuk para buruh. Sebelumnya sudah ada kuota untuk rumah para prajurit TNI AD.

"Untuk membantu para buruh, Pemprov Sumut akan menanggung biaya awal kepemilikan rumah subsidi tersebut, seperti biaya notaris dan propisi,"tuturnya.