Massa Hadiahi DPRD Buah-Buahan, Simbol Pemerintah Tak Mampu Selesaikan Konflik Agraria di Sumut

TRIBUN-MEDANN.COM,MEDAN- Sekelompak massa Aliansi Pejuang Agraria (APARA) mendatangi Kantor DPRD Sumut, Rabu (24/9/2025)sore. Aksi ini digelar untuk memperingati Hari Tani Nasional sekaligus menuntut penyelesaian konflik agraria di Sumut

Pantauan Tribun Medan, awalnya massa mendatangi kantor Gubernur Sumut. Namun dari aksi itu tidak ada pejabat pemerintah yang menyambut pihak mereka.

Awalnya, terlihatmereka menyiapkan buah-buahan dalam sebuah mobil pickup yanng terdiri dari buah nona, cokelat, jengkol, pete, pisang dan markisa utuk gubernur Sumut.

Namun karena tak ada satupun pejabat yang menerima, massa ini pun mendatangi kantor DPRD Sumut.

Massa tiba di Kantor DPRD Sumut pukul 17.00 WIB. Di sana mereka menyampaikan beragam aspirasi soal tak adanya penyelesaian konflik agraria dari pemerintah. Mereka menyampaikan aspirasi sambil membawa bebagai macam buah ke DPRD Sumut.

"Ini simbolisasi yang akan kita berikan, karena selama kampanye Gubernur dan Wakil gubernur ataupun DPRD Sumut berjanji mau menyelesaikan konflik agraria, tapi realisasinya tidak ada ini lah simbolisasi kita," jelas ketua Aksi.

Tak berapa lama, perwakilan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP Meryl Saragih menemui para massa.

Kedatangan Meryl, membuat massa memberikan beberapa sindirian tentang tak beresnya pekerjaan DPRD Dan pejabat pemerintah dalam persoalan agraria.

"Kami selalu dengar itu tanah negara. Padahal, negara tidak bisa berdiri tanpa rakyat. Rakyat pun negara. Jadi stop bilang itu tanah negara. Karena kami pun bagian dari negara," teriak ketua aksi.

Ketua aksi ini juga menyebut, sejauh ini Sumut termasuk penyumbang tertinggi konflik agraria yang tak pernah ada penyelesaiannya.

"Masalah konflik agraria ini tidak pernah di usut tuntas. Beberapa kebijakan pada presiden Jokowi itu nol persen penyelesaian konflik agraria yang ada sertifikasi tanah. Padahal bukan itu solusinya," jelasnya.

Menanggapi it, anggota DPRD Sumut Meryl mengatakan, perwakilan dari massa ini akan dijadwalkan untuk menemui Wakil Gubernur Sumut esok hari.

"Saya Meryl, dari Komisi E. Begini tadi saya sudah menghubungi pihak pemerintah. Nanti bakal ada perwakilan teman-teman massa yang akan diiundang untuk menyampaikan aspirasi ke Wakil Gubernur pak Surya," jelasnya

Meryl pun mengatakan, berjanji membawa permasalahan konflik agraria di Sumut ke rapat paripurna.

"Keluhan bapak ibu semua akan kami bawa ke rapat Paripurna dan segera untuk dituntaskan," jelasnya.

Mendengar hal itu, akhirnya para massa membubarkan diri.

Usaii kegiatan, Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumut Suharyawan mengatakan, aksi hadiahi buah kepada anggota DPRD Sumut sebagai bentuk sikap dari hari Tani Nasional.

"Kami punya cara sendiri bagaimana memperingati hari Tani Nasional. Hari ini kita dari hasil-hasil bumi diklaim sepihak baik perkebunan negara, swasta korporasi pemakaman elit itu di atas tanah yang diklaim itu tumbuh tanaman yang menjadi sumber masyarakat," jelasnya.

Jika tanah para petani dirampas, Suharyawan mengatakan, maka hasil bumi Sumut pun akan hilanng.

"Yang kita bawa hasil bumi warga. Hasil bumi organisasi tani, sebagaii bentuk kalau ini dirampas, artinya ini akan hilang dari peredaran buah pangan yang ada di Sumut," ucapnya.

Dijelaskannya, pihaknya datang ke Kantor Gubernur dan DPRD Sumut juga membawa data, sebagai bukti belum ada pihak pemerintah atau DPRD yang menanngani kasus agraria secara serius.

"Gugus tugras reforma agraria cara orgnasasi rakyat bagaimanan menyelesaikan masalah agraria. Kita menagih komitmen gubernur sumut selama 10 bulan kita ingin tahu apakah di tahun ini ada perioritas menyelesaikan konflik agraria," katanya.

Untuk itu, pihaknya dalam aksi ini menuntut dibentuknya Badann Reforma Agraria.

"Tujuannya agar Gubernur Sumut langsung bertanggung jawab atas permasalahan ini," jelasnya.

Sementara itu, satu diantara komando Aksi Dustin merincikan data konflik agraria di Sumut Menrutnya persoalan agraria di Sumut sangat krusial.

" Dari catatan APARA, konflik terjadi di 41 desa di delapan kabupaten dan satu kota, mencakup luas 60.771,23 hektar. Konflik itu mengancam 9.937 kepala keluarga petani dan masyarakat adat kehilangan tanah serta sumber penghidupan,"jelasnya.

Ia merinci, konflik agraria tersebar di lima sektor: perkebunan (4.488,5 hektar), pertambangan (9.149 hektar), infrastruktur (126 hektar), kehutanan (31.426,73 hektar), dan properti bisnis (3.083 hektar).

Diketahui, APARA menyampaikan delapan tuntutan, mulai dari pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria, penghentian penggusuran, pengusutan mafia tanah, hingga peninjauan ulang izin perusahaan yang dinilai merusak lingkungan.

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan