Jeritan Petani untuk Presiden Prabowo: Ketika Lahan Dikuasai Oknum di Balik Program Ketahanan Pangan

"Ini untuk kepentingan segelintir oknum yang menyalahgunakan jabatan 'aji mumpung',"ujarnya.

Ia berharap Pemkab Simalungun, Pemprov Sumut, dan pemerintah pusat mendengar jeritan petani dan menegakkan keadilan.

"Kalau tidak didengar, kami akan viralkan sampai Presiden Prabowo tahu,"pungkasnya.

Kronologi Konflik Lahan Eks Goodyear – Tapian Dolok

Tahun 2018–2021:

- Pemkab Simalungun menerbitkan SK Bupati No. 188.45/8751/DPPKA/2018, menetapkan Kelompok Tani Makmur Jaya (KTMJ) sebagai pengelola sah lahan eks Goodyear seluas 200 hektare.

- Irma Sihombing, ketua KTMJ, menyetorkan Rp100 juta ke kas negara sebagai bukti sewa lahan.

- KTMJ mulai mengelola lahan secara aktif. 

- Muncul penggarap ilegal tanpa izin dan administrasi yang jelas. 

- Terjadi dugaan pungli dan intimidasi terhadap petani sah.

Tahun 2022: 

- Irma melaporkan adanya oknum ASN dan aparat yang diduga melegalkan kelompok tani siluman. 

- KTMJ tetap menyetor PNBP ke kas negara, namun tidak mendapat dukungan dari Pemkab.

Tahun 2023-2024: 

- Sebagian lahan mulai digunakan dengan dalih untuk program ketahanan pangan Polri tanpa mencabut SK pengelolaan KTMJ.

- Irma mempertanyakan legalitas penggunaan lahan tersebut oleh institusi negara.